BERITA.NEWS,Makassar- Ketua Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Sulsel (GERMAKS), Rais Rahman memberikan apresiasi atas kinerja Pemprov Sulsel tersebut. Menurutnya, WTP bisa dijadikan dasar bahwa kinerja pemerintahan Pemprov Sulsel berjalan dengan baik dan transparan.
Namun yang menarik, lanjut Rais Rahman, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meraih predikat ‘Baik’ atas indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa tahun 2021 oleh LKPP Republik Indonesia.
Padahal, sistem atau tata kelola pengadaan barang dan jasa menjadi sumber praktik Korupsi dan Kolusi bahkan nepotisme. Tapi Pemprov Sulsel mampu mengubah hal itu menjadikan tata kelola pengadaan barang dan jasa ini transparan dan bebas KKN.
“Ini menjadikan Pemprov Sulsel satu satunya Pemerintah daerah di Sulsel yang mendapatkan kategori hijau jika dibandingkan dengan pemkab pemkot se Sulsel yang mendapatkan predikat kuning dan merah. Ini bukti bahwa integritas yang diusung Sudirman Sulaiman sudah terinternalisasi di Pemprov Sulsel,” jelas Rais Rahman, di Makassar, Kamis 6 Juli 2023.
Pengamat Pemerintahan dan Politik, Prof Dr Armin Arsyad menilai bahwa dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai Gubernur, Andi Sudirman Sulaiman teguh pendirian.
“Integritas itu dilaksanakan dengan baik. Antara tindakan dan ucapan selalu harus sejalan, dan itu beliau melaksanakan itu dengan baik,” ujar Prof Armin.
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman terus mengingatkan integritas kepada seluruh pejabat dan ASN lingkup Pemprov Sulsel dalam menjalankan tugas.
Integritas ini, meliputi kejujuran, transparansi, tidak menyimpang dalam menjalankan proses, misalnya proses tender pembangunan di Sulsel yang menggunakan APBD dan APBN.
Bahkan, sudah dapat dibuktikan sejumlah ASN yang harus disanksi tegas secara administratif jika terbukti melakukan tindakan yang menyimpang atau tidak berintegritas.
Dengan semangat integritas yang didengungkan oleh Andi Sudirman tersebut membuahkan hasil. Selama menjabat gubernur, di bawah kepemimpinannya, Pemprov Sulsel mendapatkan predikat Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk 2021 dan 2022.
