BERITA.NEWS, Sinjai — Gemerlap lampu hias di jantung Kota Sinjai menyala terang setiap malam, memantulkan wajah kota yang tampak modern dan tertata.
Namun, di balik kilau itu, kontras pembangunan infrastruktur justru terasa semakin tajam ketika menengok kondisi di sejumlah wilayah pedesaan.
Di saat jalan-jalan rusak masih menjadi keluhan utama warga desa, kawasan pusat kota Sinjai justru dipercantik dengan pemasangan lampu taman bernilai anggaran fantastis.
Proyek pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang meliputi Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan dr. Hamka itu mencakup pemasangan lampu taman, jaringan instalasi listrik, serta pekerjaan pendukung lainnya.
Nilai anggaran proyek tersebut mencapai Rp1.090.499.149,20 miliar, bersumber dari APBD/PAD Tahun Anggaran 2025.
Angka yang bagi sebagian warga terasa kontras dengan realitas di lapangan, terutama di wilayah pedesaan yang masih berjibaku dengan persoalan infrastruktur dasar.
Salah satu potret nyata terlihat di Desa Bulutellue, Kecamatan Bulupoddo, tepatnya pada ruas jalan Samaenre–Tanatekko.
Jalan yang menjadi akses utama warga itu tampak berlubang, berlumpur saat musim hujan, dan berubah menjadi lintasan berdebu ketika kemarau tiba.
Kondisi tersebut telah berlangsung bertahun-tahun tanpa perbaikan signifikan.
Padahal, jalan ini merupakan urat nadi aktivitas masyarakat. Dari mengangkut hasil pertanian, perjalanan anak-anak menuju sekolah, hingga akses ke layanan kesehatan, semuanya bergantung pada ruas jalan tersebut.
“Kalau hujan, motor sering jatuh karena licin. Kami heran, jalan seperti ini seolah tidak pernah jadi prioritas,” keluh Anto, warga setempat, dengan nada getir.
Ironi semakin terasa ketika membandingkan kondisi itu dengan wajah pusat Kota Sinjai.
Lampu-lampu hias berjajar rapi, menerangi jalan utama dan menciptakan kesan mewah serta estetis.
Penataan kota memang memberi kebanggaan visual, namun bagi sebagian warga desa, keindahan itu terasa jauh dari kebutuhan sehari-hari mereka.
Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang skala prioritas pembangunan daerah Pemkab Sinjai.
Banyak warga menilai, pembangunan seharusnya lebih mengedepankan kebutuhan mendasar masyarakat, terutama infrastruktur jalan yang layak di wilayah pedesaan yang menjadi tulang punggung sektor pertanian dan ekonomi lokal.
Aktivis Sinjai, Fauzan, menilai ketimpangan pembangunan antara kota dan desa berpotensi memperlebar jurang kesenjangan sosial.
“Keindahan kota memang penting, tetapi akses dan keselamatan masyarakat desa jauh lebih mendesak. Jangan sampai pembangunan hanya dinikmati segelintir wilayah,” ujarnya.
Warga pun berharap pemerintah daerah lebih peka membaca realitas di lapangan.
Evaluasi perencanaan dan penganggaran dinilai perlu dilakukan agar pembangunan tidak sekadar menghadirkan estetika, tetapi juga keadilan.
Sebab bagi masyarakat Sinjai, pembangunan yang merata bukan hanya soal lampu yang terang di pusat kota, melainkan jalan yang layak di desa sebagai jalan menuju kesejahteraan bersama.
