BERITA.NEWS, Makassar – Garda Aktivis Mahasiswa Indonesia (GAKMI) menyoroti keras pernyataan Kepala PT Pelni Cabang Makassar terkait kasus hilangnya seorang penumpang bernama Ridwan di atas kapal KM Sabuk Nusantara 52.
GAKMI menilai informasi yang disampaikan pihak PT Pelni tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan berpotensi menyesatkan publik.
Dalam keterangannya sebelumnya, Kepala PT Pelni Cabang Makassar menyebut bahwa Ridwan tidak terdaftar dalam manifest penumpang kapal.
Namun, pernyataan tersebut langsung dibantah oleh pihak Syahbandar.
Syahbandar menegaskan bahwa nama Ridwan tercantum secara resmi dalam manifest penumpang KM Sabuk Nusantara 52.
Menanggapi hal itu, Ketua GAKMI, Dhincorax Alisa Aladin, menyebut pernyataan Kepala Pelni sebagai bentuk kebohongan publik.
“Ini sangat fatal. Pernyataan Kepala PT Pelni Cabang Makassar bertentangan dengan data resmi Syahbandar,” ujar Dhincorax, Senin (22/12/2025).
Ia menilai, pernyataan tersebut menunjukkan sikap tidak profesional dalam menangani kasus yang menyangkut keselamatan penumpang.
“Kami melihat ada upaya cuci tangan. Fakta dipelintir seolah-olah Pelni tidak bertanggung jawab atas penumpang yang hilang,” tegasnya.
Menurut Dhincorax, informasi yang tidak akurat itu telah melukai perasaan keluarga korban dan memicu kegaduhan di tengah massa aksi.
“Ini bukan sekadar salah bicara. Ini menyangkut nyawa manusia dan kepercayaan publik,” katanya.
Atas dasar itu, GAKMI secara tegas mendesak agar Kepala PT Pelni Cabang Makassar dicopot dari jabatannya.
“Yang bersangkutan tidak layak dipertahankan. Kepemimpinannya gagal dan mencoreng institusi,” ujar Dhincorax.
GAKMI juga menilai pernyataan tersebut sebagai upaya mengelabui keluarga korban dan publik luas.
Selain pencopotan jabatan, GAKMI mendesak PT Pelni untuk bertanggung jawab penuh atas insiden hilangnya Ridwan.
Mereka meminta dilakukan pengusutan menyeluruh dan transparan tanpa ada yang ditutupi.
“Kami minta Pelni membuka data secara jujur dan bertanggung jawab. Jangan ada yang disembunyikan,” tambah Dhincorax.
GAKMI juga mendesak Pelni pusat serta aparat terkait untuk segera turun tangan menangani kasus ini.
Menurut GAKMI, kasus ini menjadi alarm keras bagi pengelolaan transportasi laut nasional.
“Keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama, bukan malah saling lempar tanggung jawab,” tutup Dhincorax.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Pelni Cabang Makassar belum memberikan klarifikasi lanjutan atas bantahan dari Syahbandar tersebut.
