BERITA.NEWS – DPRD Kota Makassar menunjukkan respon cepat dan tegas terhadap keluhan masyarakat soal gangguan serius dalam sistem pendaftaran online Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMP.
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, mendesak Dinas Pendidikan untuk segera memperbaiki sistem yang error sejak hari pertama pembukaan pendaftaran, Senin (30/6/2025).
Langkah ini diambil menyusul banjir aduan dari warga, khususnya orang tua murid, yang tidak dapat mengakses situs pendaftaran karena server lambat hingga tidak merespons sama sekali.
“Komisi D langsung bergerak. Usai rapat paripurna pagi tadi, kami memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk meminta klarifikasi dan mencari solusi cepat. Ini menyangkut hak dasar warga untuk mendapatkan akses pendidikan,” tegas Ari Ashari.
DPRD menilai gangguan ini sebagai bentuk kelalaian dalam antisipasi teknis. Ari menyebut lonjakan akses di hari pertama seharusnya sudah bisa diperkirakan dan diantisipasi oleh pemerintah kota, terutama oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Kominfo.
“Antusias masyarakat sudah bisa diprediksi. Justru karena itu, sistem digitalnya seharusnya disiapkan jauh lebih matang. Ini menyangkut kredibilitas pelayanan publik,” lanjutnya.
Komisi D juga telah melakukan koordinasi teknis bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mendorong langkah perbaikan segera. DPRD secara khusus meminta Kominfo dilibatkan aktif untuk memastikan sistem digital lebih kuat dan tahan terhadap lonjakan akses.
“Kami minta hari ini juga harus ada tindakan konkret. Tidak bisa dibiarkan berlarut karena menyangkut nasib ribuan siswa,” ujarnya.
Tak hanya soal perbaikan teknis, DPRD Makassar juga mendesak Dinas Pendidikan membuka opsi perpanjangan masa pendaftaran jika gangguan tidak segera teratasi. Hal ini dinilai penting agar tidak ada anak yang dirugikan akibat kendala sistem.
“Kalau kondisi ini berlangsung lebih dari satu dua hari, harus ada perpanjangan masa pendaftaran. Jangan sampai anak-anak kehilangan kesempatan sekolah hanya karena kesalahan teknis pemerintah,” pungkas Ari.
DPRD Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Sebagai lembaga legislatif yang membidangi pendidikan, Komisi D akan terus mengawasi proses perbaikan agar sistem SPMB berjalan lancar dan adil untuk seluruh warga.
