BERITA.NEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) 2025. Hingga kini, regulasi resmi mengenai pencairan THR bagi anggota dewan belum diterima.
Wakil Ketua I DPRD Makassar, Andi Suharmika, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menanti keputusan pusat sebelum pencairan bisa dilakukan. Hal senada juga disampaikan Sekretaris DPRD (Sekwan) Makassar, Dahyal, yang menyebut bahwa pencairan THR tahun ini mengalami keterlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Biasanya, THR sudah cair di awal puasa, tetapi tahun ini ada keterlambatan. Sampai hari ini, kami belum menerima regulasi resminya,” ujar Dahyal, Kamis (13/3/2025).
Dahyal menambahkan bahwa pihaknya berencana berkonsultasi langsung dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan regulasi pencairan THR.
“Kami akan menanyakan langsung ke Kemendagri, sekaligus berkonsultasi mengenai TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) dan berbagai regulasi lainnya,” jelasnya.
Mengenai nominal, Dahyal menjelaskan bahwa besaran THR bagi anggota DPRD Makassar disesuaikan dengan gaji yang mereka terima.
“THR dewan itu sama dengan pegawai, jumlahnya tergantung pada besaran gaji dan tunjangan masing-masing. Rata-rata gaji anggota DPRD berkisar Rp4-5 juta, jadi kemungkinan besar nominal THR juga tidak jauh dari angka itu,” ungkapnya.
Hal yang sama berlaku bagi pimpinan DPRD, di mana THR mereka dihitung berdasarkan gaji pokok serta tunjangan istri dan anak.
“Setiap anggota dewan menerima THR dengan jumlah yang berbeda-beda, tergantung status pernikahan dan tunjangan yang diterima,” pungkasnya.
