BERITA.NEWS, Takalar – Aksi unjuk rasa Ratusan warga Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara kabupaten Takalar yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemerhati Desa (AMPD) didepan kantor Inspetorat dan Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Takalar jumat 02 Agustus 2019.
Ratusan warga yang diketahui berasal dari desa tempat kelahiran Bupati Takalar Syamsyari Kitta yang dikoordinatori Sahabuddin Jaya tidak terima surat pemberhentian dua kepala Desa di dua Kecamatan yaitu Kepala Desa Bontosunggu Syafaruddin Nai Kecamatan Galut dan Kepala Desa Sawakong Azis Tawang Kecamatan Galsel.
Koordinator aksi Aliansi Masyarakat Peduli Desa (AMPD) dalam menyampaikan orasinya didepan kantor Inspetorat Takalar mempertanyakan rekomendasi yang dikeluarkan kepala inspetorat Takalar beberapa bulan lalu sehingga Bupati Takalar mengeluarkan SK pemecatan terhadap dua Kepala Desa tersebut.
Berselang beberapa waktu para pengunjuk rasa diterima langsung kepala inspetorat Takalar H. Yahe namun para pengunjuk rasa merasa kecewa dan sedih melihat pejabat Takalar yang seharusnya paham dengan tupoksi jabatan yang dudukinya baik pejabat baru maupun lama. bukan mala beralasan baru mau mempelajarinya.
“kami baru dua minggu menjabat selaku kepala inspetorat, saya pelajari dulu terkait rekomendasi yang dikeluarkan inspetorat, ungkap Yahe saat menerima para pengunjukrasa.
Tidak puas dengan pernyataan kepala inspetorat para pengunjukrasa melanjutkan aksinya kedepan Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Takalar.
Sesampai depan Rumah Jabatan Bupati Takalar lagi-lagi para pengunjukrasa merasa kecewa karena bukan mendapatkan jawaban malahan diduga Bupati Takalar Syamsari kitta Kabur pakai mobil.
“Jangan kabur pak Bupati, Temui kami,” saat Sahabuddin Jaya menyampaikan orasinya didepan rumah jabatan Bupati.
Aliansi Masyarakat Peduli Desa (AMPD) dalam pernyataan sikapnya menuntut:
1. Segera di kembalikan ,” Pemberhentian Kepala Desa Bontosunggu : Syafaruddin Nai dan Kades Sawakong Azis Tawang
2.Meminta segera Mengembalikan diposisi semula menjadi Kepala Desa Bontosunggu dan Kepala Desa Sawakong
3.Meminta DPRD Takalar Agar Memanggil Bagian Pemerintahan Setda Takalar untuk mempertanggung Jawabkan Pemberhentian kedua Kepala Desa Tersebut.
4.Meminta agar menganulir kembali SK pemecatan dan penggantian PLT Desa yang keluarkan pemerintah Daerah
- Hasrullah
