BERITA.NEWS, Makassar – Penjabat (PJ) Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin menegaskan akan memberikan evaluasi dan memberikan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) melanggar netralitas.
Salah satu yang selalu menjadi sorotan bagi daerah yang melakukan Pilkada adalah soal netralitas ASN. Khususnya Makassar yang akan melakukan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
Olehnya itu, kehadiran Pj Walikota, kata Prof Rudy untuk mempersiapkan Pilkada tersebut. Termasuk, mengawasi para ASN yang terlibat politik praktis terhadap salah satu calon dan menjaga netralitas.
“Kalau ada aparat pemerintah secara faktual tidak netral kita langsung evaluasi,” ucapnya usai dilantik di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur, Jumat (26/6/2020).
Pj Walikota yang juga Kepala Dinas PUTR Sulsel itu mengatakan salah satu tugas seorang Pj Walikota untuk memastikan jalannnya kegiatan demokrasi berjalan lancar.
“Saya mewanti-wanti para aparat pemerintah kita pelayan masyarakat untuk semua kalangan, kita tidak miliki warna maka netralisir jadi keharusan yang harus kita tunjukkan, bukan saja dalam kata-kata tetapi dalam kenyataan,” tandasnya.
. Andi Khaerul
