BERITA.NEWS, Sinjai – Dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran media mencuat di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai.
Anggaran sebesar yang disebut-sebut mencapai Rp300 juta diduga hanya dinikmati oleh media tertentu.
Padahal, sejumlah media lain mengaku telah mengajukan kerja sama, namun tidak dilirik meski secara legalitas dan administrasi lainnya memenuhi syarat.
Hal ini disampaikan oleh MZ, seorang tokoh organisasi di Sinjai. Ia menuding pengelolaan anggaran media di DPRD tidak sehat dan tidak adil.
“Media lain mengajukan proposal, tapi hanya media tertentu yang diloloskan,” ujar MZ, Sabtu malam (24/5/2025).
MZ juga mengkritik peran Sekretaris DPRD Sinjai, Lukman Fattah, yang dianggap tidak punya kendali.
Ia menyebut proses kerja sama media dikendalikan sepenuhnya oleh staf humas.
“Saya sudah bicara dengan Sekwan, tapi nyatanya yang atur itu humasnya,” tambahnya.
Menurut MZ, kondisi ini sudah berlangsung sejak lama dan terkesan dibiarkan. Ia menyebut perlu ada evaluasi menyeluruh.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler oleh wartawan, Minggu (25/5/2025), Sekretaris DPRD Sinjai, Lukman Fattah, belum memberikan komentar.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Sekretariat DPRD Sinjai.
Isu ini menuai sorotan, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik di lembaga legislatif tersebut.
