BERITA.NEWS, Bengkulu – Persatuan Pedagang Pasar Pagar Dewa bersama kuasa hukumnya mendatangi kantor DPRD Kota Bengkulu untuk mengadukan konflik yang terjadi dengan pihak pengelola pasar. Mereka meminta agar DPRD bisa memfasilitasi pertemuan para pedagang dengan pihak koperasi Bangun Wijaya selaku pengelola pasar. Mereka menuntut keadilan karena dinilai ada beberapa pungutan yang memberatkan para pedagang.
Kuasa Hukum Persatuan Pedagang Pasar Pagar Dewa, Irwan Cisar Aplato mengatakan, kedatangan dirinya dan kliennya untuk meminta digelar hearing antara persatuan pedagang dan pengelola pasar agar didapat jalan tengah yang saling menguntungkan. Mereka juga meminta agar dewan memeriksa legalitas beberapa pungutan yang mereka anggap memberatkan.
“Kami datang menindaklanjuti surat yang sebelumnya kami kirimkan. Jadi kami meminta agar diadakan hearing kami dan pengelola pasar serta pihak-pihak terkait lainnya. Kami mengharapkan agar permasalahan ini bisa cepat diselesaikan agar ada kebijakan dan keputusan yang adil bagi sesama. Kami akan menunggu, namun kami harapkan bisa cepat supaya tidak timbul permasalahan lainnya,” jelas Irwan, Senin (1/8).
Sementara itu, Waka I DPRD Kota Bengkulu Marliadi SE yang menerima kedatangan para pedagang mengatakan, pihaknya akan menjadwalkan dan memfasilitasi pertemuan pedagang dan pihak koperasi. Pihaknya juga akan menghadirkan Dinas Perindag serta pihak kejaksaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Kita akan kaji dulu dan selanjutnya kita akan memfasilitasi pertemuan keduanya. Mereka menyampaikan keluhan karena tidak nyaman kios mereka disegel. Lalu ada juga pungutan yang diluar logika mereka yang membuat pedagang resah. Ini dalam waktu dekat akan kita pertemukan karena nanti kalau terlalu lama takutnya terjadi kisruh lagi di lokasi pasar itu,” kata Marliadi.
Para pedagang juga sudah menyiapkan beberapa bukti pungutan yang mereka anggap terlalu memberatkan pedagang. Selain itu pedagang saat ini merasa keamanan dan kenyamanan di pasar Pagar Dewa sudah mulai tidak kondusif meski saat ini pedagang yang sebelumnya disegel pengelola pasar menggunakan sekelompok ormas sudah diperbolehkan berjualan hingga proses penyelesaian di DPRD selesai.
