BERITA.NEWS,Makassar- Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan rekomendasi pengelolaan terminal tipe B Malengkeri beralih ke Pemprov Sulsel.
Kemendagari meminta Pemkot Makassar yang disebut sebagai pemilik aset agar menyerahkan terminal Tiper B itu ke Provinsi sesuai regulasi.
Meski begitu, rekomendasi ini sepertinya tidak berjalan baik, alasan status pengelolaan yang bukan lagi jadi aset Pemkot Makassar, melainkan BUMD PD Terminal.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terminal yang ada di Indonesia dibagi ke dalam 3 tipe. Yaitu terminal tipe A, terminal tipe B, dan terminal tipe C.
Pengelolaannya pun bertingkat, Tipe A masuk ke pusat, tipe B kelola Provinsi dan C untuk Kabupaten/Kota.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Muhammad Arafah mengatakan pihaknya akan berkomunikasi kembali ke Kementerian Dalam Negeri atas kondisi tersebut.
Pengambil alihan ini atas rekomendasi Kementerian Dalam Negeri khususnya Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk segera tindaklanjuti.
“Nanti kita akan membicarakan lagi ke teman-teman Kementerian Nalam Negeri. Khususnya itjen karena itu yang merekomendasikan untuk segera ditindaklanjuti,”ucapnya.
Arafah menjelaskan pengalihan Terminal Mallengkeri merupakan hasil temuan dari Kemendagri. Karena sudah masuk status Tipe B.
“Kalau terkait dengan terminal, itu memang temuan sari teman-teman itjen kementerian dalam negeri. Kalau
terminal mallengkeri itu bagian dari terminal tipe B.
Selama ini terkendala karena sesuai informasi bahwa milik pemkot Makassar Perusda,” terangnya.
