BERITA.NEWS, Makassar – Direktur eksekutif MDI (Mitra Demokrasi Indonesia), Andi Taufiq Aris, menilai wajar jika elektabilitas calon Wali Kota Makassar, Danny Pomanto (DP), makin merosot di Pilwali Makassar 2020.
Hal itu karena mayoritas masyarakat Kota Makassar tahu bahwa sejumlah program pemerintahan ketika Danny Pomanto menjabat Wali Kota Makasssar mubasir. Hal tak lepas dari pemberitaan media yang begitu massaif yang disajikan dengan fakta.
Meskipun, DP selalu berusaha mencitrakan dirinya sebagai figur yang berprestasi selama menjadi Wali Kota Makassar, namun toh tidak membuat kalangan masyarakat Kota Makassar gagal paham.
“Mayoritas masyarakat Makassar bukan gagal paham, tetapi banyak yang memahami atau paham kegagalan DP saat menjabat Wali Kota Makassar lalu. Jadi, saran saya sebaiknya DP berhati-hati bicara tentang keberhasilannya di dalam debat pilwali,” ujar ATA, sapaan Andi Taufiq Aris, Senin (23/11/2020).
Hal itulah juga yang menurut ATA, membuat elektabilitas DP di Pilwali Makassar 2020 rendah karena masyarakat Makassar sudah tahu apa kegagalan DP saat memimpin Makassar di periode lalu.
Ata menambahkan, apa yang disampaikan akademisi terhadap pemerintahan DP saat menjabat wali kota lalu, bermasalah khususnya dalam tata kelola pemerintahan.
Hal itu sebelumnya diungkapkan pakar kebijakan publik dari Politeknik STIA LAN Makassar, Dr Alam Tauhid Syukur.
Banyak program yang terlanjur dibangun tetapi menjadi mubazir sehingga hanya menimbulkan kerugian negara.
Pemerintahan Danny Pomanto gagal dari sisi perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. “Makanya masalah ini bisa dipidana,” sebut ATA.
Pakar juga menyebutkan bahwa berdasarkan UU BPK dan UU Tipikor, pemborosan dalam program pemerintahan itu termasuk tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara.
Dicontohkan kegagalan program atau program yang menjadi mubasir di era pemerintahan DP antara lain pengadaan halte smart, pete-pete smart, tong sampah gendang dua.
Pohon ketapang, gerobak kaki limata’, dan gemuknya tenaga honorer dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sejumlah program pemerintahan Danny Pomanto itu malah belum mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi Makassar secara siginifikan. Padahal, APBD saat itu Rp 4 triliun.
Malahan tingkat pengangguran 10,2, tertinggi di Sulsel, angka kemiskinan di atas 700 ribu jiwa.
“Makanya saya katakan bahwa mayoritas masyarakat sudah memahami kegagalan DP saat menahkodai Pemkot Makassar karena bukti-bukti tersebut. Nah, kalau DP banyak bicara soal prestasinya di debat pilwali, mungkin beliau yang gagal paham,” kunci ATA.(*)
