Menu

Mode Gelap
Ini Syarat Lengkap Naik KRL selama PSBB Jakarta, Masker Kain Minimal 2 Lapis Kain PSBB Total: Transportasi Kembali Dibatasi, Kegiatan Publik Ditunda Pemprov DKI Tutup Tempat Hiburan selama PSBB Total Mulai 14 September, Termasuk Monas dan Ancol Motor Pribadi Kena Ganjil-Genap di PSBB Transisi Pergub Baru di DKI: Tak Pakai Masker Berulang Bisa Didenda hingga Rp 1 Juta Wamenag: Hampir 88,6 Persen KUA di Jakarta Tidak Layak

Nasional

1,3 Juta Orang Berpotensi Mudik, Daerah Terancam Pusat Penularan Baru

badge-check

					ilustrasi mudik (net) Perbesar

ilustrasi mudik (net)

BERITA.NEWS, Jakarta – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyebutkan masih ada 1,3 juta orang terutama yang tinggal di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) untuk melakukan tradisi mudik dan sejumlah daerah terancam menjadi pusat penularan baru.

“Berdasarkan hasil rapat dengan Kemenhub, sekitar 900.000 orang sudah mudik sisanya tinggal 2,6 juta yang belum pulang,” kata Ketua MTI Agus Taufik Mulyono dalam konferensi pers melalui video di Jakarta, Selasa (14/4/2020).

Namun, lanjut dia, setengah dari 2,6 juta orang dari data tersebut, yakni berprofesi sebagai PNS, pegawai BUMN, BUMD yang sudah mendapat Instruksi Presiden untuk dilarang mudik.

“Artinya, ada 1,3 juta orang yang dianggap masih ada potensi mudik,” katanya.

Agus mengatergorikan tiga asal pemudik, yakni nekat mudik karena budaya mudik tahunan, nekat mudik karena tidak ada pemasukan biaya hidup dan bersikeras mudik karena permintaan orang tua dan keluarga.

Sementara itu, untuk pesebaran mobilitas mudik dan daerah yang terancam menjadi pusat penularan baru, di antaranya Jawa Barat 13 persen, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta 41 persen, Jawa Timur 20 persen, Lampung serta Sumatera Selatan delapan persen.

“Ini lah yang perlu dilihat dampak mudik di Jateng, Jatim, dan Jabar, DIY jadi deerah ODP atau penularan baru atau daerah wabah baru kalau misalkan mudik ini tidak ditangani pemerintah,” katanya.

Untuk mencegah mobilitas mudik, MTI menyarankan pemerintah menggalakkan kampanye jangan mau jadi orang dalam pengawasan (ODP) demi keselamatan keluarga di kampung, pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dalam bentuk bahan pokok dan uang serta vocher komunikasi kompensasi kangen mudik.

Namun, menurut dia, apabila angkutan umum benar-benar dihentikan operasinya, akan ada lonjakan penyewaan angkutan pribadi tanpa kendali yang justru mempercepat penularan Covid-19 di lokasi tujuan.

Padahal, Agus menegaskan bahwa transportasi dan mobilisasi adalah salah satu faktor penyebab utama penularan.

“Transportasi dan mobilisasi berpotensi penularan corona. Ini dianggap sebagai penyebab prima dari penularan virus corona. Dari hal-hal kecil bertemu bersalaman kemudian mobilisasi naik transportasi, sarana transportasi, berlama-lama berkerumun lalu turun di pelabuhan, terminal, bandara kemudian menyebarkan ke tujuan perjalanan. Ini adalah siklus sulit dideteksi penularannya, tetapi itu terjadi,” katanya.

. Antara

Loading

Comments

Baca Lainnya

Lonjakan Harga BBM Tembus Rp23 Ribu/Liter, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

18 April 2026 - 22:09 WITA

bbm

OJK Perkuat Pengawasan Industri PPDP, Dukung Perekonomian Nasional

14 April 2026 - 08:21 WITA

Modus Janjikan Pengaturan Perkara, Empat Oknum Mengaku Pegawai KPK Ditangkap

10 April 2026 - 19:19 WITA

BPKH Salurkan Uang Saku Haji 2026, Jemaah Terima 750 Riyal untuk Kebutuhan di Tanah Suci

10 April 2026 - 15:46 WITA

Bongkar Mafia Narkoba di Balik Jeruji, Menteri Agus: Siap Sikat Tanpa Pandang Bulu

10 April 2026 - 13:59 WITA

Trending di Nasional