BERITA.NEWS, Bulukumba — Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Umy Asyiatun Khadijah, bersama Ketua Komisi I DPRD, Alkhaisar Jainar Ikrar, menghadiri kegiatan Sosialisasi Pembangunan Budaya Antikorupsi yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Bulukumba, Selasa (11/11/2025).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Inspektur Daerah, Andi Mannangkasi, selaku perwakilan Bupati Bulukumba, serta sejumlah narasumber, di antaranya Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara, Refah Kurniawan, serta Kanit Kasat Reskrim Polres Bulukumba, Iptu Muhammad Ali.
Para kepala OPD, kepala desa, kepala sekolah, dan undangan lainnya juga hadir dalam forum sosialisasi tersebut.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Umy Asyiatun Khadijah menegaskan bahwa budaya antikorupsi harus dibangun mulai dari lingkup terkecil, yakni dari diri sendiri dan lingkungan kerja.
Ia menekankan integritas aparatur pemerintahan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola daerah yang bersih dan berkeadilan.
“Budaya antikorupsi harus dimulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil, dari lingkungan kerja kita masing-masing. Ketika aparatur menolak gratifikasi atau suap, bekerja sesuai prosedur, dan melayani masyarakat dengan ikhlas, di situlah benih kejujuran tumbuh menjadi budaya,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa toleransi terhadap penyimpangan kecil dapat membuka pintu bagi kejahatan besar yang merugikan daerah.
Umy berharap sosialisasi ini menjadi ruang pencerahan bagi seluruh peserta, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan korupsi.
Ia menilai tanggung jawab membangun budaya antikorupsi tidak hanya berada di tangan aparat penegak hukum, tetapi juga pemerintah, DPRD, dunia pendidikan, pelaku usaha, media, dan masyarakat sipil.
“Oleh karenanya, mari bersama kita wujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan berkeadilan,” pesannya.
Ketua Komisi I DPRD Bulukumba, Alkhaisar Jainar Ikrar, yang hadir sebagai narasumber, memaparkan materi mengenai strategi pencegahan korupsi dan penguatan pengawasan pemerintahan daerah.
Ia mendorong agar sosialisasi antikorupsi diperluas hingga ke tingkat pelajar.
“Kita harus menanamkan budaya antikorupsi kepada anak-anak di sekolah. Di sana bibit-bibitnya, kebiasaan-kebiasaan yang kelak akan membentuk karakter,” ungkapnya.
Selain itu, Alkhaisar menekankan pentingnya sosialisasi dan pendampingan di tingkat desa, terutama terkait pengelolaan keuangan desa.
Ia menyebut bahwa peran aktif Inspektorat sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi.
“Untuk ke depannya, kita harus turun ke desa-desa memberikan sosialisasi sebagai bentuk pengawasan. Inspektorat harus hadir untuk memberi pemahaman agar tidak terjadi kesalahan administrasi,” jelasnya.
Menurutnya, banyak kasus di desa bermula dari mal administrasi akibat minimnya pemahaman aturan, bukan karena niat melakukan korupsi. Hal ini dapat menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi jika tidak diantisipasi sejak dini.
“Kadang-kadang tidak ada niat untuk korupsi, tetapi terjadi mal administrasi karena kurang paham administrasi keuangan,” tambahnya.
Alkhaisar juga menyoroti masih sempitnya pemahaman publik tentang korupsi. Ia menegaskan bahwa tindakan koruptif tidak selalu terkait dengan kerugian negara, tetapi dapat berawal dari perilaku kecil yang sering dianggap sepele.
“Orang memahami korupsi sebagai kerugian negara. Tapi kita harus mulai dari bibit-bibit yang harus dihindari. Ada hal-hal yang tidak kita sadari, ternyata itu bagian dari korupsi,” pungkasnya.
