BERITA.NEWS, Sinjai – Gelombang protes muncul dari kalangan pedagang kaki lima (PKL) usai penertiban lapak oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai.
Di tengah situasi ekonomi yang belum stabil, langkah tersebut menuai keresahan di kalangan pedagang kecil yang menggantungkan hidup di area pasar.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPD APPSI) Kabupaten Sinjai, Bahtiar Nat, melayangkan surat terbuka kepada Bupati dan Wakil Bupati Sinjai.
Dalam suratnya yang kini ramai diperbincangkan, Bahtiar menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak penertiban demi keindahan kota, namun meminta agar pemerintah juga mempertimbangkan nasib para pedagang kecil yang terdampak langsung.
“Saya tidak mempersalahkan pemerintah melakukan penertiban dengan alasan tata kota dan keindahan. Tapi tolong, perhatikan juga kondisi pedagang kita. Mereka ini rakyat kecil yang harus menanggung hidup, bahkan punya kewajiban angsuran setiap bulan,” tulis Bahtiar dalam surat terbukanya.
Lebih lanjut, Bahtiar mengusulkan solusi konkret agar pemerintah tidak hanya menertibkan, tapi juga memberikan jalan tengah yang tidak mengorbankan mata pencaharian para pedagang.
Salah satunya, dengan membangun lapak seragam berbentuk box yang dibiayai melalui kerja sama dengan Bank Sulselbar.
“Pemerintah bisa membuatkan tempat jualan seragam dengan satu model box, dan pedagang bisa mencicil lewat bank sesuai kemampuan mereka. Dengan begitu, penataan tetap jalan, tapi pedagang tidak kehilangan tempat mencari nafkah,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak membiarkan pedagang membangun lapak sendiri karena akan menimbulkan kesemrawutan dan membuka peluang bagi mafia jual-beli lapak.
Surat terbuka ini ditutup dengan harapan agar pemerintah bisa bijak dan mempertimbangkan nasib para pedagang kecil sebelum melakukan tindakan di lapangan.
“Semoga menjadi perhatian untuk dipertimbangkan demi kebaikan pemerintah dan pedagang kita,” tutup Bahtiar.
