BERITA.NEWS, Bulukumba – Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Syahruni Haris, menyoroti kebijakan mutasi sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) guru yang dinilai menimbulkan keresahan.
Ia meminta agar kebijakan mutasi tidak hanya berpedoman pada aturan, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan kondisi sosial guru yang dimutasi.
Menurut Syahruni, DPRD banyak menerima aduan dari masyarakat, baik melalui pesan singkat, telepon, maupun laporan langsung dari organisasi profesi seperti PGRI.
Aduan tersebut umumnya terkait keberatan guru atas mutasi yang dianggap tidak mempertimbangkan jarak tempat tinggal, kondisi ekonomi, hingga faktor sosiologis di lingkungan kerja yang baru.
“Mutasi itu seharusnya dikaji secara bijak. Kalau seorang guru dipindahkan jauh dari rumahnya, itu bisa berdampak pada psikologi, semangat, bahkan kinerjanya di kelas. Bisa saja karena kelelahan perjalanan, akhirnya fokus mengajar menurun,” ujar Syahruni, Selasa (16/9/2025).
Ia menegaskan bahwa regulasi kepegawaian memang mengatur ASN siap ditempatkan di mana saja. Namun, dalam penerapannya, kebijakan harus disesuaikan dengan realitas di lapangan agar tidak merugikan guru maupun peserta didik.
“Kebijakan mutasi jangan hanya dilihat dari sisi aturan. Faktor sosiologi, kondisi geografis, hingga keselamatan guru dalam perjalanan juga harus jadi pertimbangan,” tambahnya.
Syahruni berharap Dinas Pendidikan Bulukumba ke depan lebih berhati-hati dalam melakukan mutasi.
Menurutnya, mutasi tetap diperlukan, tetapi harus berpihak pada kepentingan bersama tanpa menimbulkan tekanan berlebihan kepada guru yang bersangkutan.
