BERITA.NEWS, Bulukumba – Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Syahruni Haris, merespons aduan tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait kebijakan mutasi yang menimpa mereka.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan pihak Dinas Pendidikan dan BKPSDM.
Syahruni menyebut, aduan tersebut telah diterima langsung oleh Komisi IV DPRD.
“Kami tadi mendampingi Komisi IV menerima ketiganya dan mendengarkan apa yang diajukan terkait mutasi itu,” ujarnya, Selasa (2/9/2025).
Menurutnya, RDP penting dilakukan agar alasan mutasi bisa diklarifikasi secara terbuka.
“Kami meminta Komisi IV melakukan RDP dengan menghadirkan Dinas Pendidikan dan BKPSDM agar dapat dikonfrontif,” sambung Syahruni.
Ia menambahkan, mutasi ASN seharusnya berdasarkan kebutuhan organisasi dan bukan atas dasar subjektif.
“Mutasi itu ada variabelnya, apakah dibutuhkan atau tidak. Termasuk harus dibicarakan agar berkesesuaian dengan kebutuhan,” jelasnya.
Syahruni juga menyoroti kemungkinan mutasi dijadikan bentuk hukuman.
“Jika itu punishment, dasar hukumnya harus jelas. Jangan sampai kepindahan dilakukan karena alasan yang tidak objektif,” tegasnya.
