BERITA.NEWS,Makassar- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghadiri Kunjungan Kerja reses Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan bertempat di Hotel Claro,
Makassar.
Kegiatan ini merupakan langkah untuk memperkuat sinergi dengan Lembaga jasa keuangan di daerah dan menggali permasalahan yang dihadapi oleh
Masyarakat dan pelaku UMKM serta mendorong kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui peran HIMBARA dan OJK.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Ogi Prastomiyono beserta jajaran, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro selaku Ketua Tim bersama anggota tim Kunjungan Kerja, dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani beserta jajaran.
Ogi Prastomiyono dalam pemaparannya menyampaikan bahwa sektor perbankan
berkontribusi sekitar 85 persen dari total pembiayaan UMKM secara keseluruhan.
Industri perbankan memiliki peran besar dan jangkauan yang luas sehingga mampu melayani pelaku UMKM hingga ke pelosok daerah sehingga diharapkan hasil
pertemuan ini dapat memperkuat peran OJK dalam memperluas dan mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
“Sejumlah tantangan yang menyebabkan pembiayaan kepada UMKM belum dapat terlaksana secara optimal antara lain disebabkan oleh asimetri informasi yang terjadi antara pihak penyedia dan penerima pembiayaan, serta masih terbatasnya dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Lembaga Jasa Keuangan (LJK).
Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan optimalisasi penguatan peran LJK di daerah, pengembangan infrastruktur layanan keuangan, serta harmonisasi kebijakan antara OJK, Komisi XI DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan sektor jasa
keuangan yang mendorong inovasi produk keuangan sesuai kebutuhan masyarakat,” ucapnya.
Fauzi Amro, menjelaskan bahwa sinergi antarpemangku kepentingan merupakan aspek penting dalam mendorong optimalisasi akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
Ia menekankan bahwa kolaborasi lintas pihak diperlukan untuk mengatasi hambatan struktural yang kerap menghambat inklusi keuangan, seperti keterbatasan Infrastruktur layanan, rendahnya tingkat literasi keuangan pada kelompok tertentu, serta minimnya inovasi produk keuangan yang relevan dengan kondisi sosial ekonomi daerah.
Melalui kolaborasi ini, percepatan akses keuangan di daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat kemandirian pelaku
usaha, dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara berkelanjutan.
Kepala Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch Muchlasin, menambahkan bahwa OJK di daerah terus mendorong pelaksanaan program pembiayaan bagi UMKM.
Beberapa inisiatif yang telah dijalankan antara lain Program PHINISI (Program Hapus Ikatan Rentenir di Sulawesi Selatan) yang bertujuan meningkatkan akses pembiayaan UMKM sekaligus mengurangi ketergantungan pelaku usaha terhadap rentenir, serta Program LayarKu (Layanan Literasi dan Inklusi Keuangan ke Daerahku) yang berfokus pada optimalisasi peran LJK melalui jaringan kantor cabang di kabupaten/kota untuk memberikan literasi dan memperluas akses keuangan bagi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, OJK mengharapkan dukungan Komisi XI DPR RI agar harmonisasi kebijakan yang dirumuskan bagi pelaku UMKM dapat menjadi percontohan untuk optimalisasi sektor lainnya guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
