BERITA.NEWS, Jakarta – Keberatan dan dugaan kecurangan pemilu muncul di antara anggota Komisi III DPR RI, terutama dari fraksi Gerindra, saat rapat kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Wihadi Wiyanto, anggota fraksi Gerindra, menanyakan perihal pergantian seluruh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas), menciptakan kekhawatiran akan adanya tindakan yang merugikan proses pemilu.
“Pertanyaannya sekarang, ada apa ini dekat-dekat pemilu, Kalapas diganti semua,” ujar Wihadi.
Wihadi menduga adanya pakta integritas yang dibuat oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) kepada seluruh Kalapas dengan tujuan memenangkan calon tertentu pada Pemilu mendatang.
“Saya melihat di sini memungkinkan terjadi kalau di Lapas,” tegas Wihadi.
Pendapat Wihadi didasarkan pada pengamatannya bahwa di seluruh Lapas pasti terdapat TPS Khusus, di mana semua petugas pemungutan suara adalah sipir.
“Artinya itu gak perlu nyoblos, yang nyoblos sipir aja itu bisa,” ungkapnya.
Menurut Wihadi, Lapas menjadi tempat yang sangat rawan untuk disalahgunakan guna mendulang suara dari para warga binaan. Meskipun belum ada bukti konkret, pernyataan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas proses pemilu di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini menekankan pentingnya memastikan bahwa pemilu berlangsung tanpa intervensi di berbagai sektor, termasuk di dalam penjara.
