BERITA.NEWS, Makassar – Masyarakat pulau yang mengelar aksi menolak tambang pasir laut di sekitar pulau Kodingareng, Kecamatan Sangkarrang, terisak menangis kecewa saat aspirasnya tidak direspon baik Pemerintah Provinsi (Pemprov), khususnya Gubernur Nurdin Abdullah (NA).
Dua hari satu malam, massa aksi yang didominasi emak-emak nelayan pulau bertahan depan pintu masuk kantor Gubernur Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo. Beberapa diantaranya bahkan membawa anak-anak. Tak ada satupun petinggi yang menemui.
Hingga pada Jum’at (14/8/2020) sore tadi, aspirasi warga pulau tersebut baru diterima saat audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Abdul Hayat Gani dan beberapa dinas terkait. Namun, sayang tuntutan utama cabut izin tambang tak diterima dengan berbagai alasan. Sesuai prosedur dan aturan.
Meksi begitu, Sekda Abdul Hayat mengaku akan menyampaikan tuntutan masyarakat pulau tersebut langsung kepada Gubernur NA, dengan catatan massa aksi membubarkan diri dan kembali ke pulau. Kepulangannya difasilitasi Pemprov dan Kepolisian.
“Ini sudah dicatat, nanti dibuat nota dinasnya segera, kalau bisa malam ini saya akan ketemu dengan Pak Gubernur. Jadi saya cuman minta waktu sedikit ke Pak Gubernur melaporkan semua ini nanti kita perlu penjelasan lagi, perlu pengayaan lagi, supaya ini satu visi,” ucapnya.
Sementara itu, Sitti Aisyah mewakili istri nelayan pulau mengatakan sejak adanya aktivitas tambang pasir di laut, ia dan masyarakat pulau mulai merasakan dampak ekonomi. Tangkapan ikan terus berkurang.
“Kedatangan kami disini pak hanya satu ingin penambang pasir laut dihentikan dan dicabut itu saja. Karena dengan adanya penambangan pasir laut pak kami sangat menderita. Bukan cuma sebagian pulau Kodingareng yang menderita pak, tapi satu pulau,” ucapnya.
Selanjutnya, Haji Riani, nelayan pulau Kodingareng juga mengaku merasakan dampak sudah 6 bulan, sejak adanya aktivitas tambang pasir tersebut. Keberadaan pulau juga dianggap bakal terancam.
“Saya hanya mau beritahu bulan sepuluh nanti akan ada musim hujan, kami takut kami bisa terancam (akibat tambang pasir). Pak, dua minggu lalu ndak ada satu nelayan pun yang turun padahal setiap hari kami butuh makan. 6 bulan ini kami menderita,” ucapnya.
“Kami sudah cukup sabar dengan keadaan kami. Kalau laut kami hancur ndak ada pendapatan lagi maka nanti anak cucu kami, bagaimana nanti pak, itu saja,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA) minta masyarakat pulau Kodingareng Sangkarrang yang menolak aktifitas tambang pasir laut untuk memberikan bukti konkret pelanggaran dan dampak ekonomi oleh penambang kepada pemerintah.
“Kita kan sudah jelaskan tunjukkan apa yang dilanggar. Saya sudah berbaik hati di era saya, saya bangun, saya perdakan itu. Zonasi 8 mil mereka boleh menambang. Jadi tidak lagi di pinggir pantai. Kalau dulu kan di Takalar pinggir pantai. Ini ndak kelihatan,” katanya.
. ANDI KHAERUL
