BERITA.NEWS, Makassar – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar turut serta dalam rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) kinerja pemasyarakatan wilayah yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Selasa (10/6/2025).
Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan dipusatkan di Media Center Lapas Makassar.
Rapat dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Drs. Mashudi.
Rapat Anev merupakan agenda rutin Ditjenpas yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan selama semester pertama tahun berjalan.
“Rapat ini menjadi sarana penting untuk meninjau capaian kinerja sekaligus mencari solusi atas berbagai tantangan yang kita hadapi di lapangan,” ujar Drs. Mashudi dalam arahannya.
Salah satu fokus utama rapat adalah permasalahan over kapasitas yang masih menjadi persoalan serius di sejumlah Lapas dan Rutan.
Kepala UPT diminta untuk menyusun strategi nyata dalam mengurangi tekanan populasi warga binaan.
“Kita tidak bisa lagi menunda. Setiap Kepala UPT harus memiliki langkah konkret untuk mengatasi over kapasitas ini,” tegas Mashudi.
Tak hanya itu, pengamanan Lapas juga menjadi perhatian penting. Lapas dan Rutan dengan risiko pelarian tinggi diimbau untuk menjalin kerja sama dengan aparat TNI dan Polri.
Langkah ini termasuk dalam kegiatan penggeledahan kamar hunian untuk menjamin keamanan.
“Sinergi antarinstansi harus diperkuat, terutama dalam pengamanan. Kita butuh dukungan penuh dari TNI dan Polri untuk menjaga stabilitas,” ungkapnya.
Selain isu keamanan, pelatihan dasar pengamanan bagi CPNS formasi 2024 juga dibahas.
Dirjenpas menegaskan bahwa pembinaan terhadap SDM baru menjadi prioritas demi menciptakan petugas yang profesional dan siap kerja.
“CPNS kita harus dibekali dengan pelatihan teknis sejak awal. Ini menjadi tanggung jawab penuh Kanwil dan Kepala UPT,” tambah Mashudi.
Di sisi lain, aspek pelayanan terhadap warga binaan turut disorot. Dirjenpas menginstruksikan agar penyelenggaraan makanan mengikuti SOP yang berlaku demi menjamin kualitas dan kesehatan.
“Kita tidak boleh lalai dalam layanan dasar seperti makanan. Prosedur harus dijalankan dengan disiplin,” katanya lagi.
Ditjenpas juga mendorong UPT untuk bermitra dengan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan.
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik sekaligus memperkuat ekonomi daerah.
“Kerja sama dengan pengusaha lokal bisa menjadi win-win solution bagi logistik kita dan juga pelaku UMKM,” terang Mashudi.
Evaluasi ini juga membahas sejumlah kejadian penting yang terjadi di Lapas dan Rutan selama enam bulan terakhir.
Dari hasil evaluasi, akan dirumuskan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sistem pemasyarakatan ke depan.
“Setiap insiden, sekecil apa pun, harus menjadi bahan evaluasi. Kita ingin sistem pemasyarakatan yang lebih maju, transparan, dan berintegritas,” pungkasnya.
Melalui rapat ini, diharapkan seluruh satuan kerja pemasyarakatan dapat menyusun program kerja yang lebih efektif untuk semester berikutnya.
Langkah ini dinilai penting dalam membentuk institusi yang tangguh dan profesional.
