BERITA.NEWS, Bone – Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Kab Bone melakukan aksi demonstrasi diKantor DPRD Kabupaten Bone, Rabu 31 Agustus 2022.
Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI),Tiba di depan Kantor DPRD , massa kemudian secara bergantian menyampaikan aspirasinya. Mereka secara tegas, menolak kebijakan pemerintah yang dinilai dapat menyengsarakan masyarakat tersebut.
“Kami datang kesini, meminta anggota dewan agar menyampaikan aspirasi rakyat terkait rencana kenaikan bbm subsidi dan tarif listrik,” ujar Rafli, Ketua HMI Kabupaten Bone.
Mengatakan, jika kehadiran dirinya bersama teman-teman mahasiswa lainnya, sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai semena-mena, serta tak memikirkan nasib rakyat.
“Apa tidak kasihan kepada rakyat, terutama mereka yang perekonomiannya kelas menengah ke bawah, saat ini mereka masih baru berupaya bangkit,” katanya.
Aksi Himpunan Mahasiswa Indoneia (HMI) diterima langsung H. KAHARUDDIN. SE, M.Si yang didampingi H.SAIPULLAH LATIF, SE, M.Si,ADE FERRY AFRISAL, SH, M.Sc dan HASRUL HARAHAB, SH.
Mereka menyampaikan bahwa kami di DPRD Kab. Bone senada pada adek adek Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Kab Bone menolak kenaikan harga BBM karena sangat berdampak bagi masyarakat.
Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) belum puas apa yang disampaikan oleh anggota Dewan meminta menghadirkan Ketua DPRD, meminta menghadirkan Direktur SPBU Kabupaten Bone dan meminta untuk masuk ke dalam gedung DPRD.
Beberapa menit kemudian ketua DPRD Irwandi Burhan, SE. MM menemui Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) yang melakukan orasi di depan Kantor DPRD, massa pendemo kemudian dipersilahkan masuk ke dalam gedung DPRD Bone.
Kepada ,,,,, mahasiswa pendemo langsung menyampaikan persoalan Rencana Kenaikan harga bbm subsidi, di mana penjualannya dinilai tidak merata, bahkan tidak tepat sasaran.
Merespon itu, Ketua DPRD Bone, berjanji bakal menyampaikan aspirasi mahasiswa ke DPR RI. Utamanya menyangkut masalah penjualan bbm bersubsidi, di mana semestinya setiap SPBU memang harus ada penjagaan ketat aparatur negara.
“Memang setiap SPBU harusnya dijaga ketat, supaya tidak terjadi lagi pembagian BBM subsidi yang tidak tepat sasaran,”terang
