Menu

Mode Gelap
Ini Syarat Lengkap Naik KRL selama PSBB Jakarta, Masker Kain Minimal 2 Lapis Kain PSBB Total: Transportasi Kembali Dibatasi, Kegiatan Publik Ditunda Pemprov DKI Tutup Tempat Hiburan selama PSBB Total Mulai 14 September, Termasuk Monas dan Ancol Motor Pribadi Kena Ganjil-Genap di PSBB Transisi Pergub Baru di DKI: Tak Pakai Masker Berulang Bisa Didenda hingga Rp 1 Juta Wamenag: Hampir 88,6 Persen KUA di Jakarta Tidak Layak

DPRD Makassar

DPRD Makassar Soroti Kinerja SKPD

badge-check

					DPRD Makassar Soroti Kinerja SKPD Perbesar

BERITA.NEWS – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Supratman menyoroti konsistensi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar yang dinilai belum maksimal dalam penyerapan aspirasi masyarakat, Rabu (7/5/2025).

Kata dia, dari hasil laporan masa reses pada Selasa kemarin, terdapat indikasi pelemahan serapan aspirasi pada monitoring dan evaluasi (monev) di pemerintahan kota.

“Saat ini, kita tidak bisa banyak berharap banyak dari pemerintah kota terkait dengan serapan-serapan aspirasi. Contoh kecilnya di beberapa dinas itu serapannya masih lemah, sangat lemah di monev yang kita lakukan kemarin,” ungkapnya pasca Rapat Paripurna baru-baru ini.

Legislator dari partai Nasdem ini telah meninjau serapan anggaran dari SKPD Kota Makassar hanya mencapai 5%. Ia juga menilai dengan angka tersebut, sangat jauh dari harapan yang diinginkan dari masyarakat.

“Ada yang 3% sampai 5%. Saya pikir kalau 5% itu kan baru belanja pegawai, seperti ATK dan sebagainya. Artinya belum ada program yang bisa dirasakan masyarakat kita secara langsung,” keluhnya.

Supratman juga melihat sebagian kinerja SKPD Kota Makassar masih belum maksimal. Ia menuturkan bahwa dengan cara seperti itu, maka program-program pemerintah kota bisa berdampak negatif dan merugikan masyarakat Kota Makassar.

“Kita berharap pemerintah kota, secepat mungkin untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang betul-betul kemasyarakatan. Artinya dijalankan secara program. Ada beberapa SKPD yang ogah-ogahan, karena merasa akan dilakukan rotasi seperti pergantian kepala dinas, camat, lurah. Harusnya tidak boleh begitu pemikirannya,” pungkasnya.

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Kota Makassar itu berharap Wali Kota Makassar secepatnya melakukan rotasi, agar proses pemerintahan ini bisa berjalan dengan maksimal.

“Sebagai abdi negara, maka mereka harus bertanggung jawab sampai dengan selesainya masa jabatannya. Kalau pun pak wali kota mengganti jabatan mereka, palingan dirotasi untuk penyegaran saja supaya tidak terlalu monoton kegiatan-kegiatan yang terjadi di lapangan,” tutupnya.

Loading

Comments

Baca Lainnya

Dukung Percepatan PSEL, Ketua Fraksi Gerindra Minta Pemkot Makassar Cari Lokasi Alternatif

1 April 2026 - 22:00 WITA

Rapat Paripurna APBD Perubahan 2025 DPRD Makassar Ditunda Akibat Kerusakan Gedung

31 Agustus 2025 - 19:30 WITA

Sambil Menangis, Supratman Rela Pertaruhkan Nyawa Demi Kedamaian Makassar

31 Agustus 2025 - 11:24 WITA

Sekretariat DPRD Kota Makassar Cari Lokasi Alternatif Pasca Kebakaran Gedung

31 Agustus 2025 - 11:02 WITA

Sekretariat DPRD Kota Makassar Cari Lokasi Alternatif Pasca Kebakaran Gedung

29 Agustus 2025 - 10:46 WITA

Trending di DPRD Makassar