BERITA.NEWS, Makassar – Debat Publik 2 Pilwali Kota Makassar 2020 yang digelar di MNC Tower, Selasa (24/11/2020), kian ‘memanas’ antar pasangan calon, khususnya antara pasangan debat argument Danny Pomanto-Fatmawati (DP-Fatma) versus Munafri Arifuddin-Rahman Bando (Appi-Rahman).
Perdebatan keduanya kian alot saat sesi keempat Debat Publik 2 Pilwali Makassar berlangsung. Sesi ini, antar paslon saling menanggapi program pada bidang penanganan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
Danny mengkritisi program Appi-Rahman yang menggratiskan sejumlah pajak dan retribusi yang dicanangkan Appi-Rahman.
Menurut DP, bagaimana mau mengangkat ekonomi Makassar kalau banyak item pajak yang digratiskan. Dengan memberi sejumlah insentif pajak dan keringanan lainnya, pemkot akan sulit membangkitkan ekonomi.
Menanggapi hal itu, Rahman Bando, mengingatkan DP bahwa kondisi ekonomi Kota Makassar saat ini sedang terpuruk dalam masa pandemi.
Olehnya, pemerintah setempat harus meringankan beban dunia usaha untuk membangkitkan kembali geliat perekonomian masyarakat. Salah satu caranya yaitu memberi pengurangan pajak pada pelaku usaha tertentu, khususnya UKM-UMKM.
Tujuannya agar menjaga masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pokoknya di tengah pandemi.
Selain itu, pemerintah harus melakukan efesiensi anggaran. Bukan banyak melakukan pemborosan seperti era pemerintahan DP lalu di Kota Makasssar.
Terkait hasil debat publik 2 Pilwali Makassar itu, Direktur Eksekutif Mitra Demokrasi Indonesia (MDI) Andi Taufiq Aris, menyoroti kesan yang ditunjukkan cawalkot Danny Pomanto dalam merespon kondisi dan solusi membangkitkan perekonomian masyarakat Kota Makassar di tengah pandemi saat ini.
Pada debat pertama, ia menilai hanya kandidat DP yang sangat ngotot bicara APBD. Menurutnya, berbicara APBD berarti bicara pajak, retribusi, dan lain-lain yang ujung-ujungnya memberatkan warga kota makassar.
“DP di debat kedua memberi kesan bahwa argumennya tentang perekonomian, ujung-ujungnya memberatkan rakyat. Sementara paslon Appi Rahman ingin mengurangi atau menghapuskan pajak pada usaha yang terdampak pandemi. Anehnya, DP malah menolak,” terangnya.(*)
