BERITA.NEWS, Luwu – Kasus positif virus corona atau covid-19 di Indonesia masuk menunjukan tren peningkatan. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat pada Minggu (6/9/2020) sampai pukul 12.00 WIB terdapat penambahan 3.444 pasien positif corona menjadikan akumulasi konfirmasi COVID-19 di Indonesia mencapai 194.109 orang.
Angka itu menandakan dalam empat hari terakhir telah terjadi penambahan kasus di atas 3.000 orang per hari sejak Kamis (3/9).
Jumlah tersebut dikhawatirkan akan melonjak lagi seiring dengan pelaksanaan kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak yang digelar di sebanyak 261 Kota dan Kabupaten serta sembilan provinsi pada tahun 2020.
Apalagi beberapa bakal calon (balon) kepala daerah ada yang positif terpapar corona. Termasuk ada juga di daerah Luwu Raya.
Karena itu, untuk menekan angka penuluaran, sejumlah pihak mengusulkan agar Pilkada Serentak 2020 ditunda. Saat ini proses Pilkada sudah pada proses pendaftaran bakal calon di KPU. Hari ini, Minggu (6/9/2020) merupakan hari terakhir pendaftaran hingga pukul 24.00 Wita.
Usulan penundaan Pilkada juga diungkapkan oleh Ketua KNPI Sulawesi Selatan H Andi Muhammad Arham Basmin Mattayang. Menurutnya, tidak ada jalan lain untuk menekan angka penularan covid-19, selain menunda Pilkada.
Arham menjelaskan bahwa pada empat bulan yang lalu dirinya melakukan video conference (Vidcon) dengan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang juga senior mantan Ketua Umum di KNPI. Pada Vidcon itu, Arham Basmin mengusulkan agar Pilkada Serentak ditunda ke tahun 2022 atau bahkan sampai tahun 2023.
“Kami yakin betul bahwa jika Pilkada serentak digelar tahun ini, itu efek negatifnya jauh lebih banyak atau lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya,” ujarnya lewat Voice Note WhatsApp (WA) yang dikirim ke BERITA.NEWS, Sabtu (6/9/2020) malam.
Menurutnya, kalau Pilkada ditunda, maka bisa ditunjuk pejabat sementara. “Sudah jelas ada undang-undang yang mengatur, ada mekanisme yang mengatur bisa menunjuk pejabat Bupati, pejabat Walikota, pejabat Gubernur dari pada memaksakan Pilkada Serentak yang sangat penuh dengan risiko,” tambahnya.
Arham pun tetap kurang setuju Pilkada Serentak di Indonesia tahun ini digelar di tengah wabah Covid-19.
Menurutnya, anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Pilkada serentak sekitar Rp 15 triliun itu bisa digunakan negara untuk mengcover kondisi perekonomian Indonesia tahun ini dan tahun depan.
“Fokusnya ke sana saja dulu. Pilkada bukan hal yang paling urgent di kondisi saat ini. Sebab keselamatan masyarakat Indonesia jauh lebih penting daripada Pilkada Serentak di tengah pandemi wabah Covid-19,” kata Arham.
Menurutnya, meski sudah diarahkan untuk mengikuti protokol kesehatan, massa pendukung tidak akan bisa sepenuhnya mentaatinya. “Karena ada eforia dalam mendukung jagoannya di Pilkada,” lanjutnya.
“Kita bisa saksikan bagaimana deklarasinya, bagaimana pendaftarannya, semua jagoan-jagoan dan masa pendukung kumpul, tidak ada jaga jarak, ada yang tidak pakai masker. Jadi jangan heran sebenarnya kalau ada calon kepala daerah yang positif itu warning. Bahwa mungkin saja banyak pendukung yang sebenarnya positif cuma tidak terdeteksi,” tegasnya.
Karena itu, baginya, tidak ada solusi selain menunda Pilkada untuk menekan angka penularan covid-19.
Baginya, kalau pun ada aturan atau sanksi dan lainnya, butuh sosialisasi, dan sosialisasi itu butuh waktu.
“Bagaimana pun kita buat aturan, sanksi, dan lain-lain, butuh waktu untuk sosialisasi, sementara kita tidak mungkin kejar-kejaran sosialisasi bakal calon dengan sosialisasi protokol kesehatan. Tidak ada solusi bagi saya. Bagi saya tunda pilkada,” tegasnya.
“Nah itulah, sekali lagi saya tetap konsisten kurang setuju diselenggarakannya Pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi,” tegasnya.
Kemudian ia juga mengaku sebagai politisi pasti mendukung salah satu paslon di beberapa daerah.
“Tapi, saya mendukung lewat apa? Lewat campaign seperti di social media, campaign di WA story dan sharing-sharing di grup WA. Saya kira itu jauh lebih efektif dan lebih safety,” jelasnya.
Karena itu, selama ini dirinya mengaku tidak mengikuti deklarasi maupun pendaftaran yang dilakukan oleh kandidat yang didukungnya. “Bukan soal kita takut covid-19 atau takut ditulari orang, tapi jangan sampai justru kita yang menulari ke orang. Itu yang paling penting,” pungkasnya.
. MUH ASRI
