BERITA.NEWS, Bulukumba — Dua partai besar di Bulukumba, Gerindra dan Golkar, kompak memberikan sinyal kuat bahwa mereka siap mendukung wacana Pilkada dipilih lewat DPRD, bukan lagi melalui pemilihan langsung.
Dukungan itu disebut sebagai bentuk loyalitas terhadap kebijakan DPP partai di tingkat pusat.
“Kalau Gerindra itu, kita tegak lurus dengan sikap DPP. Saya sebagai kader tentu mendukung pernyataan Sekjen kami,” tegas Ketua Gerindra Bulukumba, Syahruni Haris, Jumat (2/1/2026).
Menurutnya, wacana pengembalian mekanisme Pilkada ke DPRD tidak lepas dari faktor anggaran Pilkada yang terus membengkak.
Ia mengungkapkan, dana hibah APBD untuk Pilkada 2015 hampir mencapai Rp7 triliun, sementara pada Pilkada 2024 justru melonjak melampaui Rp37 triliun.
Hal inilah yang disebut sebagai salah satu alasan kuat dorongan agar Pilkada dilakukan melalui perwakilan di DPRD.
Nada serupa datang dari Golkar Bulukumba. Sekretaris Golkar, Arkam Bohari, menegaskan bahwa kader daerah harus tunduk pada keputusan politik partai di pusat.
“Kalau ini merupakan perjuangan DPP Golkar untuk diundangkan, maka wajib hukumnya bagi kami mendukung dan mensukseskannya,” ujarnya.
Golkar menilai, mekanisme Pilkada lewat DPRD dipandang lebih efisien serta dapat mengurangi potensi konflik sosial di masyarakat.
Namun sikap tersebut tidak berlaku bagi PPP Bulukumba.
Partai berlambang Ka’bah itu justru menolak keras Pilkada di DPRD dan tetap mendukung sistem pemilihan langsung oleh rakyat.
“Demokrasi harus tetap berada di tangan rakyat. Kalau hanya dipilih elit, hubungan emosional calon dengan masyarakat tidak akan pernah mengakar,” tegas Ketua PPP Bulukumba, Vikra Zulfikar Askar.
PPP menilai, wacana Pilkada DPRD justru berpotensi menjadi kemunduran demokrasi, karena aspirasi publik tak lagi tersampaikan secara langsung.
Perbedaan sikap antarpartai ini diprediksi bakal menjadi perdebatan politik panas di tingkat daerah maupun nasional.
