Menu

Mode Gelap
Ini Syarat Lengkap Naik KRL selama PSBB Jakarta, Masker Kain Minimal 2 Lapis Kain PSBB Total: Transportasi Kembali Dibatasi, Kegiatan Publik Ditunda Pemprov DKI Tutup Tempat Hiburan selama PSBB Total Mulai 14 September, Termasuk Monas dan Ancol Motor Pribadi Kena Ganjil-Genap di PSBB Transisi Pergub Baru di DKI: Tak Pakai Masker Berulang Bisa Didenda hingga Rp 1 Juta Wamenag: Hampir 88,6 Persen KUA di Jakarta Tidak Layak

Nasional

Mendagri Minta Pemda Selalu “Update” Data COVID-19

badge-check

					Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Jambi, Jumat (3/9/2021). (Puspen Kemendagri) Perbesar

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Jambi, Jumat (3/9/2021). (Puspen Kemendagri)

BERITA.NEWS, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memperbaiki dan membarui (update) data COVID-19 supaya tidak tumpang tindih dengan data lama.

Catatan sejumlah pemda terdapat lonjakan kasus aktif COVID-19 akibat masih ada data-data lama yang diinput, kata Tito dalam keterangannya, Jumat (3/9/2021).

“Mohon betul-betul dipelototi data, karena data yang kita temukan di beberapa daerah data kasus positif atau data yang konfirmasi ternyata banyak yang di-upload data-data yang sudah lama,” kata Tito saat memberikan keterangan pers dalam kunjungan kerjanya ke Jambi, Jumat.

Tito mengatakan adanya temuan di salah satu daerah yang angka kematian akibat COVID-19 melonjak tajam. Setelah ditelusuri, lanjutnya, angka tersebut merupakan akumulasi dari angka kematian pekan sebelumnya.

“Setelah kami lihat, pelototin, ternyata angka kematiannya akumulasi dari beberapa minggu sebelumnya, bukan yang riil minggu ini,” jelasnya.

Input data tersebut sangat menentukan arah kebijakan Pemerintah dalam penanganan COVID-19.

Apabila terjadi peningkatan angka kematian dan kasus positif akibat kekeliruan input data, katanya, maka akan berdampak pada penerapan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan zona wilayahnya.

“Kalau dimasukkan data yang lama, nanti pengambilan kebijakannya salah, jumlah kasus aktif dimasukin yang tiga minggu atau empat minggu lalu itu membuat kasus aktif banyak. Sehingga akhirnya mau ditarik ke isoter (isolasi terpusat, red.) semua, padahal mungkin jumlahnya tidak segitu,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia meminta setiap kepala daerah dan jajarannya untuk selalu berkoordinasi dalam memasukkan data terbaru dan riil terkait kasus COVID-19.

  • ANTARA

Loading

Comments

Baca Lainnya

Lonjakan Harga BBM Tembus Rp23 Ribu/Liter, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

18 April 2026 - 22:09 WITA

bbm

OJK Perkuat Pengawasan Industri PPDP, Dukung Perekonomian Nasional

14 April 2026 - 08:21 WITA

Modus Janjikan Pengaturan Perkara, Empat Oknum Mengaku Pegawai KPK Ditangkap

10 April 2026 - 19:19 WITA

BPKH Salurkan Uang Saku Haji 2026, Jemaah Terima 750 Riyal untuk Kebutuhan di Tanah Suci

10 April 2026 - 15:46 WITA

Bongkar Mafia Narkoba di Balik Jeruji, Menteri Agus: Siap Sikat Tanpa Pandang Bulu

10 April 2026 - 13:59 WITA

Trending di Nasional