BERITA.NEWS, Makassar – Lembaga Anti Korupsi (Laksus) mengungkap dugaan monopoli proyek Kementerian Perhubungan di Politeknik Pelayaran Barombong Makassar. Poltekpel yang sebelumnya bernama Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong Makassar, Sulawesi Selatan diduga sarat tindak pidana korupsi.
Berdasarkan rilis aktivis Laksus, sedikitnya tujuah proyek tender tahun 2018 dan 2019 terindikasi merugikan keuangan negara. Direktur LSM Laksus Muhammad Ansar menyebut seperti proyek pembangunan kelas Diklat menghabiskan APBN 2019 sebesar Rp8,3 miliar terindikasi mark-up.
Dimana PT Arus Jaya selaku pemenang tender diduga kongkalikong melibatkan oknum pejabat Kemenhub di Poltekpel Barombong Makassar. Dugaan monopoli yakni pembangunan renovasi pagar keliling tahun 2018 juga dikerja oleh perusahaan yang sama. Anggarannya Rp4 miliar melalui BLU Poltekpel Barombong Makassar.
“Kami siap laporkan ke aparat hukum di Sulsel bahkan kami juga ke KPK dan Kejagung,”tegas Muhammad Ansar dalam rilisnya, Kamis (26/12/2019).
Selain dua proyek tersebut, ada lima kegiatan yang terindikasi merugikan keuangan negara. Masing-masing proyek sport centre CV Maega Anugerah Mandiri Rp1,5 miliar BLU 2018, Rehab jalan kompleks Perkantoran PT Buana Perdana Mandiri Jln BTN Minasa Upa Rp3,1 miliar 2018 BLU, Pengadaan permakanan taruna 2019 Rp11,4 miliar BLU, CV Arky Jaya, Pengadaan permakanan taruna 2018 Rp12,8 miliar BLU CV Arky Jaya tahun 2017 dan Pengadaan Docking kapal latih Rp3,1 miliar BLU 2018.
“Kami juga pertanyakan pengawasan TP4D Kejari Makassar. Jangan tutup mata,”jelasnya.
Direktur Poltekpel Barombong Makassar Capt. Sugiyono saat dikonfirmasi via selalur tidak dijawab. “Maaf saya lagi rapat. Nanti pk Muhlis yang klarifikasi,”singkat Capt. Sugiyono via WhatsApp, Kamis (26/12/2019).
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) rutin Poltekpel Barombong Muhlis menuturkan untuk kegiatan 2019 pembangunan kelas Diklat keterampilan pelaut satuan kerja balai Diklat ilmu pelayaran sudah rampung sejak november lalu.
Muhlis juga mengklaim selama proses pekerjaan hingga finising tidak bermasalah.
“Selama ini tidak bermasalah. Pekerjaan sesuai volume RAB. Bahkan sudah serahterima disaksikan kejaksaan dan beberapa pihak lainnya,”ujar Muhlis.
