Menu

Mode Gelap
Ini Syarat Lengkap Naik KRL selama PSBB Jakarta, Masker Kain Minimal 2 Lapis Kain PSBB Total: Transportasi Kembali Dibatasi, Kegiatan Publik Ditunda Pemprov DKI Tutup Tempat Hiburan selama PSBB Total Mulai 14 September, Termasuk Monas dan Ancol Motor Pribadi Kena Ganjil-Genap di PSBB Transisi Pergub Baru di DKI: Tak Pakai Masker Berulang Bisa Didenda hingga Rp 1 Juta Wamenag: Hampir 88,6 Persen KUA di Jakarta Tidak Layak

Daerah

Monev KPK di Bantaeng Dihadiri 3 Kabupaten Tetangga

badge-check

					Situasi Monev yang digelar Di Balai Kartini Bantaeng. (BERITA.NEWS/Saharuddin). Perbesar

Situasi Monev yang digelar Di Balai Kartini Bantaeng. (BERITA.NEWS/Saharuddin).

BERITA.NEWS, Bantaeng – Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pencapaian Progres Monitoring Centre of Prevention (MCP) Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi 2019 dan Diseminasi Wajib Pungut Pajak (WAPU) Tahun 2019 digelar di Balai Kartini, jalan Kartini, kelurahan Pallantikang  kecamatan Bantaeng, kabupaten Bantaeng, Kamis (3/10/2019).

Kegiatan yang dihadiri oleh empat Kabupaten yakni kabupaten Jeneponto, Bulukumba, Selayar dan kabupaten Bantaeng sendiri terlaksana karena inisiasi  dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah).

Wakil Bupati Bantaeng, Sahabuddin mewakili pemerintah Kabupaten Bantaeng menyebut kegiatan ini adalah sebuah kehormatan sekaligus sebagai titik tolak saling introspeksi diri di pemerintahan. 

Dia menyebut, hal ini untuk menata diri dalam menata pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bantaeng, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan KPK dan hadirin karena bisa hadir di kegiatan yang kita laksanakan di Kabupaten Bantaeng,” kata dia. 

Baginya, kehadiran KPK yang menginisiasi Monev, menjadi alat kontrol bagi Pemerintah Daerah. Dengan begitu, maka pemerintah daerah akan senantiasa menghadirkan tata kelola Pemerintahan yang baik.

“Kita semua sepakat bahwa korupsi musuh bersama. Untuk itu langkah preventif harus dilakukan sejak dini,” katanya. 

KPK mengutus Tim Korsupgah yang dipimpin Edi Suryanto didampingi Dwi Apriliani Linda. Di hadapan peserta Monev, Edi berharap agar Pemda dalam rangka memenuhi MCP bukan karena takut dengan KPK.

“Bapak Ibu kami arahkan melengkapi instrumen yang ada dalam MCP. Tapi kami berpikir jangan melengkapi itu karena KPK”, tuturnya.

MCP itu, kata Edi memuat 8 instrumen yakni APIP, Dana Desa, OPD, BMD, APBD, PBJ, PTSP dan ASN. Secara berurut presentasenya, masing-masing sebesar 15, 5, 10, 10, 15, 15, 15 dan 15 persen.

Jika kedelapan instrumen itu dijalankan, Edi yakin korupsi sudah bisa dicegah setengahnya. Outputnya akan terhindar dari penyalahgunaan pidana.

  • Saharuddin

Loading

Comments

Baca Lainnya

Lapas Palopo Edukasi Warga Binaan Lewat Sosialisasi KUHP Baru

17 April 2026 - 18:47 WITA

Komitmen Tanpa Kompromi, Rutan Masamba Ikrar Bersih dari Narkoba dan Handphone

17 April 2026 - 12:43 WITA

Waspada El Nino, Kapolres Maros Serukan Siaga Kekeringan dan Kebakaran Hutan

15 April 2026 - 09:38 WITA

Kapolres Maros Dukung Gerakan Pangan, IKA PMII Siap Garap Lahan di Mallawa

14 April 2026 - 17:00 WITA

Rutan Masamba Diklaim Konsisten Razia, Aktivis Bantah Dugaan Pembiaran

14 April 2026 - 15:10 WITA

Trending di Daerah