BERITA.NEWS,Makassar- Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf mengumpulkan para Kepala Daerah dan Kepala Dinas (Kadis) Sosial se-Sulsel di Ruang Pola Kantor Gubernur. Sabtu (18/4/2026).
Agenda ini merupakan Silaturahmi Kemensos RI dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Sulsel bersama Pilar-pilar Sosial, seperti Tagana.
Hadir langsung Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman didampingi Kepala Dinas Sosial Abdul Malik Faisal dan para Kepala Daerah, seperti Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Bupati Maros, Wakil Bupati Pankep.
Kepada awak media Mensos RI Saifullah Yusuf mengungkapkan pihaknya saat ini terus melakukan upaya Pemuktahiran Data penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) se-Indonesia.
Olehnya data, sangat penting dukungan para operator di daerah untuk melakukan verifikasi data terkait data tersebut. Apalagi saat ini Kemensos RI telah menonaktifkan 11 juta data hasil Pemuktahiran.
“Jadi 11 juta yang data PKH itu pasti hasil pemutahhiran dan itu setiap 3 bulan kami terima. Karena salur kita itu kan triwulanan. Jadi setiap 3 bulan sekali kita menyalurkan,” ucapnya.
Gus Ipul sapaan akrab Mensos RI mengaku tiap tahun kuota alokasi PKH selalu ada, meskipun dilakukan penghapusan akan ada yang masuk untuk mereka yang lebih berhak.
“Alokasinya tetap ya. Ini yang perlu saya tegaskan, alokasinya tetap. Kalau kita hapus 11 jura kita memasukkan lagi 11 juta kepada mereka yang lebih berhak. Jadi tidak dihilangkan, alokasinya tetap,” sebutnya.
Meski begitu, bagi masyarakat yang telah terhapus sebagai penerima PKH namun kondisi keluarga belum membaik, maka bisa mengajukan usul sanggah.
“Masih kita beri kesempatan lewat RT/RW tadi, lewat kelurahan. Ya reaktifasi untuk bisa usul sanggah. Kita beri kesempatan untuk memberikan masukan itu, dan lewat salurannya kan banyak tadi sudah saya sampaikan kan.
Silahkan. Lewat dinsos bisa, lewat kelurahan bisa. Lewat aplikasi bisa. Lewat command center kita bisa. Jadi boleh,” ungkapnya.
