BERITA.NEWS, Teheran – Pemerintah Iran melalui utusan pemimpin tertinggi, menegaskan bahwa negaranya saat ini masih memberlakukan pengawasan ketat di tengah konflik yang belum sepenuhnya mereda.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Abdul Majid Hakim Elahi dalam wawancara yang dilansir dari kantor berita Rusia, TASS, Sabtu (11/4/2026).
Ia menegaskan bahwa kontrol kuat terhadap jalur pelayaran vital itu merupakan bagian dari strategi selama masa konflik dengan dan masih berlangsung.
Meski demikian, Elahi memastikan bahwa Iran memiliki komitmen untuk kembali membuka akses selat tersebut setelah situasi perang berakhir.
Ia menyebut, pembukaan Selat Hormuz nantinya akan memberikan manfaat bagi banyak negara yang bergantung pada jalur distribusi energi global itu.
“Iran tidak menginginkan krisis global akibat Selat Hormuz. Kami justru ingin menjaga hubungan baik dan memperkuat persahabatan dengan berbagai negara,” ujarnya.
Sebelumnya, Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati gencatan senjata sementara selama dua pekan yang dimulai pada 7 April 2026. Kesepakatan itu tercapai melalui mediasi Perdana Menteri Pakistan, .
Dalam kesepakatan tersebut, Washington setuju menghentikan serangan militernya, sementara Teheran membuka akses pelayaran di Selat Hormuz. Namun, lalu lintas kapal tetap berada di bawah koordinasi militer Iran.
Pembatasan yang diterapkan Iran sebelumnya sempat memicu lonjakan harga minyak dunia, mengingat Selat Hormuz merupakan jalur utama distribusi energi global.
Sebelum konflik memanas, sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas alam cair dunia melintasi kawasan ini setiap hari.
Iran juga mengajukan sejumlah syarat dalam proposal gencatan senjata, termasuk pencabutan sanksi ekonomi, pembebasan aset yang dibekukan, serta pembayaran kompensasi atas kerusakan akibat perang.
Selain itu, Iran menuntut penghentian serangan di kawasan lain seperti Irak, Lebanon, dan Yaman.
Namun situasi di lapangan masih belum sepenuhnya kondusif. Israel dilaporkan tetap melancarkan serangan ke wilayah Lebanon, termasuk ibu kota , yang menyebabkan ratusan korban jiwa.
Langkah militer tersebut dinilai melemahkan implementasi kesepakatan gencatan senjata. Presiden Amerika Serikat, bahkan menuding Iran belum sepenuhnya menjalankan komitmennya, terutama terkait kelancaran arus kapal di Selat Hormuz.
Dalam pernyataannya di media sosial, Trump menyoroti masih terbatasnya jumlah kapal tanker yang diizinkan melintas.
Pada hari pertama gencatan senjata, hanya segelintir kapal yang berhasil melewati jalur tersebut, jauh dari kondisi normal sebelum konflik terjadi.
Situasi ini menunjukkan bahwa stabilitas kawasan dan kelancaran distribusi energi global masih sangat bergantung pada perkembangan konflik serta implementasi nyata dari kesepakatan yang telah dicapai.
