BERITA.NEWS, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Kasrudi, mengungkapkan kekhawatirannya terkait pengelolaan sampah karena merasakan dampak langsung dari kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berlokasi di Kecamatan Manggala.
Sebagai warga setempat, ia mengaku ikut terdampak secara personal oleh situasi di wilayah tersebut.
Ia mengusulkan percepatan pembangunan proyek tersebut dengan menyarankan pencarian lokasi baru yang lebih memungkinkan. Secara pribadi maupun atas nama partai, ia menegaskan pentingnya segera memulai konstruksi di wilayah yang secara teknis dan sosial dinilai layak.
“Tidak boleh lagi ditunda karena sampah yang ada di Kecamatan Manggala itu adalah… sudah tidak bisa dibendung lagi, sudah menumpuk sampah yang ada di sana. Karena saya melihat tiap hari hilir mudiknya itu truk pengangkut sampah,” katanya.
Ia secara tegas meminta agar lokasi pembangunan proyek tidak lagi dipusatkan di Kecamatan Manggala. Ia menilai wilayah tersebut sudah tidak representatif karena saat ini telah berkembang menjadi kawasan pemukiman penduduk yang padat.
“Dulu mungkin minimnya pemukiman yang ada di Manggala, oke lah kita tempatkan TPA di sana. Tapi sekarang, Kecamatan Manggala itu adalah kecamatan pemukiman yang penuh dengan warga. Jadi kalau ditempatkan lagi di Manggala, itu bisa berdampak, bisa menjadi persoalan baru yang ada di Kecamatan Manggala,” paparnya.
Ia mendesak agar pembangunan proyek tersebut segera direalisasikan. Mewakili sikap partai, ia meminta pemerintah untuk segera mencari dan menetapkan lokasi alternatif yang secara teknis lebih memungkinkan untuk dieksekusi.
“Yang penting jangan di Kecamatan Manggala. Boleh ditempatkan di lokasi industri, di mana RTRW kita yang memungkinkan lokasi industri yang sudah ditetapkan. Jangan di Kecamatan Manggala karena itu menjadi persoalan baru lagi buat warga kami yang ada di sana,” tegas Kasrudi.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar itu meminta kepada pemerintah untuk melakukan kajian mendalam terkait dampak lingkungan di wilayah Manggala.
Ia menyoroti kondisi permukiman warga yang saat ini sudah terdampak bau menyengat hingga genangan air lindi, bahkan sebelum proyek PSEL direalisasikan di lokasi tersebut.
“Itu air lindi adalah racun. Oleh karenanya kami berharap di daerah TPA itu bukan lagi menjadi tempat pembuangan akhir. Kami berharap itu pindah semuanya. Dan kalau sudah bisa pindah, itu kami kalau bisa kita jadikan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di sana untuk bermain warga di sana, untuk menempati RTH itu untuk warga di sekitar sana,” ujarnya.
Kasrudi secara tegas mendukung percepatan pembangunan PSEL mengingat kondisi Kota Makassar yang saat ini berada dalam status darurat sampah. Namun, ia menekankan agar lokasi pembangunan tidak lagi dipusatkan di wilayah yang telah berkembang menjadi kawasan pemukiman penduduk yang padat.
“Saya dukung itu PSEL, tapi soal penempatan perlu kita duduk bersama kembali membicarakan hal-hal itu bersama warga atau perwakilan warga yang ada di sana. Saya selaku perwakilan warga Kecamatan Manggala berharap jangan lagi di sana,” harapnya.
Ia membeberkan bahwa DRPD Kota Makassar terus konsisten mendorong persoalan sampah sebagai prioritas utama dalam setiap pembahasan anggaran.
Ia menegaskan bahwa Makassar saat ini tengah menghadapi status darurat sampah yang memerlukan penanganan komprehensif, baik melalui solusi jangka pendek maupun strategi jangka panjang.
“Persoalan jangka panjangnya yaitu PSEL. Persoalan jangka pendeknya juga ini harus kita pikirkan kira-kira kapan pembangunannya? Ini kan belum jelas juga kapan pembangunannya PSEL ini,” urainya.
Di sisi lain, Kasrudi juga menyoroti kemacetan armada truk sampah yang terjadi setiap hari sebagai indikasi buruknya pengelolaan limbah saat ini. Ia mendesak Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk segera merumuskan program jangka pendek yang konkret, mengingat hingga kini belum terlihat aksi nyata di lapangan.
“Sudah satu tahun lebih Kadisnya DLH ini belum ada program yang nampak di kami, khususnya di TPA di Kecamatan Manggala.
Jadi harusnya Pemerintah Kota konsen juga, kalau selain pembangunannya ini kan masih panjang ini, pembangunannya juga tidak jelas kapan, masih program-program,” tukasnya.
Kasrudi juga melontarkan kritik tajam terhadap lambannya aksi nyata Pemerintah Kota dalam menangani persoalan sampah yang terus berulang setiap tahun. Ia menilai respons pemerintah selama ini hanya sebatas wacana saat terjadi gejolak warga atau kemacetan armada, tanpa dibarengi dengan eksekusi solusi yang efektif di lapangan.
