”NETANYAHU & MACHIAVELLIAN PERSONALITY: Ambisi Kekuasaan di Atas Reruntuhan Moral Kemanusiaan”
Oleh: Munawir Kamaluddin
Ada saatnya kekuasaan tidak lagi berdiri sebagai alat untuk menjaga kehidupan, tetapi berubah menjadi mesin yang menggilasnya. Ada titik ketika strategi politik tidak lagi dibingkai oleh etika, melainkan oleh ambisi yang membabi buta. Dan pada titik itulah, manusia kehilangan wajahnya, berganti menjadi kalkulasi dingin yang mengukur nyawa dengan kepentingan.
Dunia hari ini seperti sedang dipaksa menyaksikan sebuah ironi besar, yakni ketika hukum internasional diteriakkan, tetapi diabaikan, ketika seruan damai menggema, tetapi ditenggelamkan oleh dentuman rudal, ketika kemanusiaan dijunjung tinggi dalam pidato, tetapi dihancurkan dalam praktik. Dalam lanskap inilah nama Benjamin Netanyahu kembali menjadi pusat sorotan global, bukan sekadar sebagai pemimpin politik, tetapi sebagai simbol dari wajah kekuasaan yang dipertanyakan moralitasnya.
Sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk memahami satu istilah kunci, Machiavellian Personality. Istilah ini merujuk pada karakter individu yang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan, mengedepankan manipulasi, kekuasaan, dan kontrol tanpa mempertimbangkan nilai moral atau etika.
Dalam perspektif ini, kebenaran bukan lagi soal benar atau salah, melainkan soal menang atau kalah. Empati dianggap kelemahan, dan kekerasan menjadi instrumen legitimasi.
Dalam konteks kekinian, pola ini tampak mencolok dalam dinamika geopolitik yang melibatkan agresi militer yang diduga dilakukan oleh Israel bersama Amerika Serikat terhadap Iran, sebuah tindakan yang oleh banyak pihak dinilai melanggar kedaulatan negara dan norma hukum internasional. Serangan yang terjadi bukan hanya mengguncang stabilitas kawasan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kekuatan militer digunakan sebagai bahasa utama dalam menyelesaikan konflik.
Kritik global pun bermunculan. Berbagai negara, organisasi internasional, dan jutaan warga dunia turun ke jalan, menyuarakan protes atas tindakan yang dianggap melampaui batas kemanusiaan. United Nations sebagai lembaga internasional tertinggi pun mengeluarkan peringatan dan seruan penghentian kekerasan. Namun, realitas menunjukkan sesuatu yang lebih getir, seruan itu seolah menjadi gema tanpa resonansi di ruang kekuasaan.
Di sinilah letak kegelisahan moral itu muncul. Ketika kekuasaan tidak lagi tunduk pada norma, ketika pemimpin merasa dirinya berada di atas hukum internasional, maka yang lahir adalah arogansi yang terinstitusionalisasi. Sebuah keyakinan bahwa kekuatan militer dapat membenarkan tindakan apa pun, bahkan jika itu berarti menghancurkan kota, merenggut nyawa sipil, dan meluluhlantakkan fasilitas kesehatan, simbol paling dasar dari kemanusiaan.
Lebih jauh lagi, kedekatan dan relasi politik antara Donald Trump dan Netanyahu sering dibaca sebagai aliansi strategis yang tidak hanya berbasis kepentingan politik jangka pendek, tetapi juga ambisi geopolitik yang lebih luas, pengaruh atas Timur Tengah dan kawasan Teluk yang kaya sumber daya.
Dalam perspektif kritis, ini bukan sekadar kerja sama, tetapi pertemuan dua kepentingan besar yang sama-sama melihat kekuasaan sebagai tujuan utama, bukan sebagai amanah.
Namun, di balik semua itu, yang paling mengkhawatirkan bukan hanya dampak fisik dari perang, tetapi dampak moralnya. Dunia sedang menyaksikan apa yang bisa disebut sebagai kemerosotan etika global. Ketika kekerasan dipertontonkan secara vulgar dan berulang, ia perlahan dinormalisasi. Ketika nyawa manusia menjadi angka statistik, empati manusia pun terkikis sedikit demi sedikit.
Apa yang dilakukan oleh kepemimpinan seperti ini, yang sering diasosiasikan dengan karakter Machiavellian, bukan hanya menciptakan krisis kemanusiaan, tetapi juga krisis kepercayaan global.
Negara-negara mulai mempertanyakan efektivitas hukum internasional. Masyarakat dunia mulai meragukan keadilan global. Dan generasi muda tumbuh dalam dunia yang memperlihatkan bahwa kekuatan lebih berkuasa daripada kebenaran.
Dampaknya tidak berhenti di medan perang. Ia merembet ke ekonomi global, menciptakan ketidakstabilan, memicu ketegangan antarnegara, bahkan berpotensi memperluas konflik menjadi perang yang lebih besar. Ketika satu pelanggaran dibiarkan, ia menjadi preseden bagi pelanggaran berikutnya. Ketika satu agresi tidak dihentikan, ia membuka ruang bagi agresi lainnya.
Namun di tengah semua itu, satu pertanyaan mendasar tetap menggantung, sampai kapan dunia akan membiarkan kekuasaan berjalan tanpa moral? Sampai kapan nyawa manusia diperlakukan sebagai alat tawar dalam negosiasi politik?
Tulisan ini bukan sekadar kritik terhadap satu individu atau satu negara. Ia adalah cermin bagi peradaban global. Bahwa tanpa moralitas, kekuasaan hanyalah kehancuran yang tertunda. Bahwa tanpa empati, strategi hanyalah kebrutalan yang terorganisir.
Dan mungkin, kesadaran itu harus dimulai dari kita semua, bahwa diam adalah bentuk persetujuan, dan suara adalah awal dari perubahan.
