BERITA.NEWS, Jeneponto — Pemerintah Kabupaten Jeneponto menggelar Syukuran Swasembada Pangan Indonesia Menuju Jeneponto Bahagia yang berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan.
Kegiatan ini digelar di halaman Kantor Dinas Pertanian Jeneponto pada Rabu (7/1/2026) dengan antusiasme tinggi dari para peserta.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Jeneponto H. Paris Yasir, sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian.
Sejumlah pejabat dan unsur forkopimda ikut hadir sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan di Jeneponto.
Turut hadir Dandim 1425 Jeneponto bersama jajaran, Kepala Dinas Pertanian Bambang Harianto, SP, MM, serta seluruh penyuluh pertanian se-Kabupaten Jeneponto.
Kapolres Jeneponto yang diwakili Kabag SDM Syahrul, bersama para Bhabinkamtibmas dan kelompok tani juga ikut ambil bagian.
Dalam sambutannya, Bupati Paris Yasir menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, penyuluh, dan para petani.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan ketahanan pangan di daerah.
Ia juga memberikan apresiasi kepada para petani yang terus berkontribusi meningkatkan produksi pertanian di Jeneponto.
“Ketahanan pangan adalah fondasi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya dalam pidato penuh semangat.
Melalui kebersamaan seluruh elemen, Paris Yasir optimistis Jeneponto dapat menjadi daerah yang mandiri pangan dan menuju Jeneponto Bahagia.
Ia mengajak semua pihak terus bekerja nyata demi kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan ini menjadi momentum penting memperkuat komitmen bersama dalam mendukung program swasembada pangan nasional.
Sekaligus mendorong kemajuan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman yang hadir melalui Zoom Meeting menyampaikan peringatan tegas kepada jajaran pertanian.
Ia menekankan agar tidak ada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan dinas pertanian.
Amran mengungkapkan bahwa dirinya pernah mencopot 11 orang dalam satu hari karena dianggap tidak profesional.
Ia menegaskan reformasi birokrasi di sektor pangan harus berjalan tanpa toleransi bagi pelanggaran integritas.
