BERITA.NEWS – Anggota DPRD Kota Makassar meminta Pemerintah Kota untuk segera membenahi data penerima bantuan sosial (bansos). Pasalnya, dalam berbagai kasus, bantuan justru disalurkan kepada keluarga yang tidak memenuhi syarat.
Permintaan ini disampaikan oleh Sangkala Saddiko, legislator senior dari Fraksi PAN, dalam Rapat Paripurna Kesebelas Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024/2025 yang digelar pada Rabu (2/7/2025). Rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham.
Sangkala mengungkapkan bahwa banyak warga mengadu kepadanya mengenai ketidaksesuaian dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH). Beberapa warga mempertanyakan alasan mereka tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan, meskipun sebelumnya menerima.
“Sering kali masyarakat bertanya kenapa mereka tidak lagi terdaftar, padahal sebelumnya mendapat bantuan. Kami pun kesulitan memberikan penjelasan karena tidak memiliki akses ke data yang konkret,” ujar Sangkala.
Ia juga menyoroti bahwa penyaluran bantuan belum merata. Menurutnya, masih ada warga yang seharusnya layak menerima bantuan, namun tidak mendapatkan apa pun dari pemerintah.
“Ada yang seharusnya menerima, tapi justru tidak dapat. Sebaliknya, ada pula yang diragukan kelayakannya malah menerima. Hal ini memicu ketidakpercayaan publik terhadap sistem penyaluran bansos,” tegasnya.
Sangkala berharap Pemkot Makassar segera memperbaiki sistem pendataan agar distribusi bansos ke depan lebih merata, akuntabel, dan transparan.
