BERITA.NEWS, Makassar – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan, Akbar Polo, mengapresiasi langkah Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar untuk menyelidiki proyek-proyek pembangunan yang mangkrak di kota tersebut.

Sebelumnya, Munafri mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu dengan Kepala Kejari Makassar, Nauli Rahim Siregar, guna membahas proyek-proyek yang diduga terbengkalai sejak pemerintahan sebelumnya.

Beberapa proyek yang menjadi sorotan di antaranya adalah revitalisasi Lapangan Karebosi serta pembangunan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas Batua dan Gedung Puskesmas Ujung Pandang Baru.

Akbar Polo menegaskan bahwa pernyataan Munafri tentang pentingnya Lapangan Karebosi sebagai ikon Makassar sangat tepat.

Ia menilai bahwa proyek-proyek yang dibiayai oleh anggaran negara tidak boleh dibiarkan mangkrak tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

“Pernyataan Wali Kota Makassar bahwa Karebosi adalah ikon kota ini sangat benar. Masa mau dibiarkan begitu saja? Tapi tentu ada prosedur hukum dan administrasi yang harus diselesaikan,” ujar Akbar.

Ia juga meminta Kejari Makassar untuk segera mengambil tindakan dan mengusut tuntas proyek-proyek mangkrak yang diduga bermasalah, termasuk potensi adanya unsur korupsi.

“Proyek yang terbengkalai ini menggunakan APBD Kota Makassar. Oleh karena itu, Kejari Makassar harus segera memerintahkan timnya untuk menyelidiki dugaan penyimpangan yang terjadi,” tegasnya.

Akbar mendesak Kejari Makassar untuk segera menindaklanjuti pertemuan yang telah dilakukan bersama Munafri.

Ia menekankan bahwa langkah ini sangat penting agar proyek-proyek mangkrak tidak menjadi beban bagi masyarakat maupun keuangan daerah.

“Wali Kota sudah berdiskusi dengan Kejari Makassar. Sekarang saatnya untuk menindaklanjuti agar ada kejelasan hukum terkait proyek-proyek ini,” katanya.

Selain proyek mangkrak, Akbar Polo juga menyoroti isu mafia tanah yang belakangan semakin meresahkan masyarakat dan mengancam aset milik Pemkot Makassar, termasuk lahan fasilitas pendidikan.

“Isu mafia tanah yang disampaikan Wali Kota Makassar sangat serius. Sudah ada beberapa aset daerah, termasuk sekolah, yang hilang akibat sengketa hukum. Ini tidak boleh terus terjadi,” ungkapnya.

Ia berharap aparat penegak hukum dapat memberikan pendampingan kepada Pemkot Makassar dalam menghadapi berbagai sengketa aset, agar tidak ada lagi kehilangan lahan milik pemerintah yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.

Akbar Polo menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek pembangunan yang dibiayai dengan anggaran negara.

Menurutnya, pengawasan ketat harus dilakukan agar tidak ada penyimpangan yang merugikan masyarakat dan keuangan daerah.

“Kami mendukung penuh langkah-langkah hukum yang diambil oleh Wali Kota Makassar. Semua proyek yang terbengkalai harus diaudit dan ditelusuri agar tidak ada kerugian negara,” pungkasnya.

Dengan adanya perhatian serius dari Wali Kota Makassar serta dorongan dari berbagai pihak, diharapkan proyek-proyek mangkrak di Kota Makassar segera mendapatkan solusi yang jelas dan tidak lagi menjadi masalah di masa mendatang.