BERITA.NEWS, SINJAI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sinjai memperkuat pengawasan dengan memetakan potensi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjelang hari pemilihan.
Upaya ini dilakukan guna mencegah praktik politik uang yang dapat mencederai demokrasi.
Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai, Muhammad Arsal, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan identifikasi TPS rawan berdasarkan sejumlah indikator.
Indikator itu dilihat dari tingkat partisipasi pemilih, riwayat pelanggaran pada pemilu sebelumnya, dan potensi kerawanan terhadap politik uang.
Selain itu juga melibatkan pengawas tingkat kecamatan, Desa/Kelurahan hingga pengawas TPS untuk meningkatkan intensitas pengawasan di lapangan.
Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan secara masif, mengedukasi warga tentang dampak buruk politik uang serta mendorong peran aktif mereka dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
“Pemetaan TPS rawan ini menjadi langkah awal untuk mengantisipasi dan mencegah berbagai pelanggaran, khususnya politik uang,” ungkapnya. Kamis (21/11/2024).
Olehnya itu kata Arsal, pihaknya telah menginstruksikan dengan tegas kepada semua pengawas dari tingkat Kecamatan hingga PTPS untuk memperketat pengawasan selama masa tenang hingga masa pungut hitung suara.
“Kami minta mereka melakukan patroli pengawasan di wilayah rawan politik uang, khususnya pada malam hari di masa tenang hingga hari pencoblosan,” ujar Muhammad Arsal.
Selain itu, Bawaslu terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti Polri dan TNI, untuk memastikan keamanan selama proses Pilkada berlangsung.
Tim patroli pengawasan akan diterjunkan pada masa tenang hingga hari pemungutan suara untuk memantau dan menangani potensi pelanggaran.
Menurut Arsal, politik uang adalah ancaman serius bagi demokrasi, sehingga pihaknya telah melakukan sosialisasi terkait politik uang ini.
Dijelaskan, di pasal 187A ayat 1 dan 2, yang mana PENERIMA dan PEMBERI diberi hukuman yang sama yakni penjara 36 hingga 72 bulan dan denda paling sedikit 200 juta hingga 1 Milyar Rupiah.
“Kami mengajak masyarakat untuk bersama menolak dan melawan politik uang serta berpartisipasi aktif dalam melaporkan segala bentuk pelanggaran, termasuk pemberian uang atau barang untuk memengaruhi pilihan mereka,” tambah Muhammad Arsal.
Bawaslu Kabupaten Sinjai berharap dengan pengawasan yang intensif ini, Pilkada dapat berlangsung secara tertib, aman, dan transparan.
Semua laporan yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku, untuk memastikan setiap pelanggaran dapat dicegah atau ditangani dengan tepat. (*)
