BERITA.NEWS,Makassar- Bank Indonesia (BI) memfasilitasi Rapat Koordinasi (Rakor) Perdana para regulator Ekonomi Keuangan dan Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sulawesi Selatan (Sulsel).

Rakor Perdana ini berlangsung Ruang Baruga Phinisi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (16/10/2024).

Adapun Regulator bidang ekonomi keuangan hadir Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LPS, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan/DJPb Kemenkeu) dan Pemda se-Sulawesi Selatan.

Rakor dipimpin langsung Deputi Kepala Perwakilan BI Ricky Satria, dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Kemenkeu Supendi, Kepala OJK Darwisman; dan Kepala Kantor Lembaga Simpanan III, Bpk. Fuad Zaen.

Hadir juga Sekda se-Sulawesi Selatan, serta Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan se-Sulawesi Selatan.

Ricky Satria mengatakan Rakor ini menjadi wadah komunikasi dan koordinasi instansi kebijakan ekonomi dan keuangan agar dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

“Forum ini membahas perkembangan ekonomi dan keuangan terkini, serta upaya untuk menggali sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.

Adapun dalam rapat koordinasi ini mengangkat tema tematik yaitu upaya akselerasi sektor perikanan dan peternakan mengingat kedua sektor tersebut memiliki kontribusi utama dalam pertumbuhan ekonomi dan memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan termasuk hilirisasinya,” ucapnya.

Rapat ini menghasilkan pemetaan permasalahan dan kendala yang menghambat sektor perikanan, serta menghasilkan rekomendasi yang implementatif dan do-able untuk pengembangan sektor tersebut.

Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel dalam paparannya menyampaikan beberapa rekomendasi, antara lain perlunya mendorong percepatan hilirisasi sektor perikanan dengan melibatkan berbagai pihak secara proses end-to-end, pembentukan BUMD pangan dalam pengelolaan cold storage, melakukan diversifikasi pasar dan sertifikasi produk ekspor perikanan.

Pemanfaatan digitalisasi bank untuk transaksi (QRIS) maupun pengelolaan keuangan dengan memanfaatkan mobile banking perlu didorong sehingga melancarkan transaksi bagi pelaku UMKM.

“Kecukupan energi dan kelancaran bahan bakar diperlukan untuk mendukung berkembangnya perikanan dan hilirisasi,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulsel menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan siap mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah di sektor Perikanan dan Peternakan diantaranya melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) serta mendorong penyaluran KUR di sektor Perikanan.

Untuk itu diharapkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota bisa menggali dan memetakan potensi daerahnya secara komprehensif serta melengkapinya dengan data yang detail, sebagai dasar pengajuan permintaan DAK.

Sementara dari Kepala OJK Provinsi Sulsel dan Sulbar, antara lain mengusulkan peningkatan produktivitas sektor perikanan dan peternakan melalui metode klasterisasi dan bersinergi dengan program TPAKD, menghapus praktek-praktek rentenir melalui program PHINISI, serta pengembangan hilirisasi industri berbasis SDA.

Adapun Kepala Kantor Perwakilan LPS III Sulawesi Selatan memaparkan perlunya optimalisasi sumber dana simpanan di perbankan terutama di daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan ekonomi.

Untuk itu upaya mendorong kesadaran masyarakat untuk menabung di bank akan terus dilanjutkan melalui penguatan literasi keuangan di Kabupaten/Kota se-Sulsel.

Terkait pengembangan sektor perikanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel Muhammad Ilyas menyampaikan bahwa untuk akselerasi pertumbuhan sektor perikanan dapat melakukan pengembangan produk turunan rumput laut serta produk perikanan potensial lainnya seperti teripang pasir yang saat ini diminati oleh pasar luar negeri.

Terkait dengan potensi dari produk ikan laut tangkapan, Ilyas mengingatkan perlunya mengelola aktivitas penangkapan ikan dengan baik dan tidak berlebihan, dalam rangka menjaga sustainability pasokan di masa depan.

Lebih jauh, Sekda Provinsi yang diwakili oleh Ibu Since mengungkapkan berbagai hal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dari sektor-sektor di atas.

Implementasi berbagai rekomendasi tersebut membutuhkan sinergi dari 3P (Public, Private, Partnership) serta melibatkan kolaborasi berbagai pihak mulai dari K/L, Pemda, regulator, perbankan, asosiasi, dan pihak lainnya.

Sebagai tindak lanjut kedepannya akan dilakukan rakor serupa secara rutin untuk melakukan monitoring terhadap implementasi berbagai rekomendasi yang telah disepakati bersama, serta menentukan prioritas dari rencana pilot project pengembangan ekonomi potensial yang dapat dilaksanakan mulai tahun 2025.