BERITA.NEWS, Sinjai — Dugaan korupsi Dana Hibah PDAM Tirta Sinjai Bersatu kian panas! Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai bergerak cepat dan memeriksa sejumlah pejabat penting di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Andi Jefrianto Asapa.

Nilai hibah yang mencapai Rp2,3 miliar untuk tahun anggaran 2023 membuat kasus ini jadi sorotan tajam publik.

Penyidikan yang dilakukan secara maraton sejak awal November ini menyisir penggunaan Dana Hibah PDAM selama periode 2019–2023.

Kajari Sinjai, Mohammad Ridwan Bugis, memastikan bahwa pihaknya bekerja tanpa kompromi.

“Kami bekerja obyektif, profesional, dan transparan. Tidak ada yang ditutupi, siapa pun yang terlibat akan kami panggil,” tegasnya di Kantor Kejari Sinjai, Senin (10/11/2025) sore.

Tak tanggung-tanggung, sejumlah nama besar dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah dimintai keterangan. Di antaranya Asisten I Pemkab Sinjai, Dewan Pengawas (Dewas) PDAM, pejabat dari Dinas PUPR, hingga beberapa pejabat teras lain.

Sekda Andi Jefrianto Asapa turut hadir memenuhi panggilan penyidik. Saat dikonfirmasi wartawan ia membenarkan dirinya atas hadir memberikan klarifikasi.

“Iya, saya datang tadi jam dua siang memenuhi panggilan penyidik. Saat itu saya sebagai pengarah TAPD dan Pj Bupati Sinjai. Status saya masih sebagai saksi,” jelasnya.

Kasi Intelijen Kejari Sinjai, Jhadi Wijaya, menambahkan bahwa penyidikan terus dikebut bersama tim Pidsus di bawah koordinasi Kaspul Tommy Aprianto.

“Tim bekerja maraton untuk mengungkap siapa saja pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana Hibah PDAM,” ungkap Jhadi.

Kasus ini ditangani dengan dasar hukum kuat, yakni UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Langkah cepat Kejari Sinjai ini menunjukkan komitmen serius dalam membongkar dugaan korupsi yang diduga merugikan keuangan daerah.

Publik kini menanti hasil penyidikan lanjutan siapa sebenarnya yang bermain di balik Dana Hibah miliaran rupiah PDAM Sinjai ini?