BERITA.NEWS, Luwu – Sebuah proyek perintisan jalan di Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu diprotes warga desa setempat. Protes ini dilayangkan langsung kepada Bupati Luwu terkait keberadaan pekerjaan jalan milik Dinas PUPR Luwu.
Pasanya, beberapa masyarakat desa Komba mengaku lahannya masuk dalam perintisan jalan tanpa izin kepada pemilik lahan atau terlebih dahulu dilakukan musyawarah. Salah satu pemilik lahan Dedi Irawan saat dikonfirmasi mengaku kaget mengapa lahannya masuk dalam zona perintisan jalan tersebut tanpa izin.
Ia menegaskan hingga saat ini pihaknya tidak diberitahu oleh pihak Pemkab Luwi dalam hal ini Dinas terkait. Karenya, ia berharap Pemkab Luwu melakukan musyawarah sebelum dilakukan pekerjaan itu.
“Kami mendesak kepada pak Bupati Luwu agar kiranya proyek tersebut diperiksa ke dinas terkait. Jangan seenaknya saja membangun jalan perintisan tanpa ada musyawarah atau izin kepada pemilik lahan,”ungkap Dedi Irawan kepada BERITA.NEWS, Kamis (6/6/2019).
Berdasarkan papan proyek perintisan jalan, dilaksanakan oleh CV Aisyah Ratu Kamanre dengan anggaran Rp 138.540,000, melalui DAU Dinas PUPR Luwu tahun 2019.
Diketahui, sebelum dilakukan perintisan jalan Pemkab tidak melaksanakan prosedur pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Hal ditegaskan dalam dalam keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Yang dimaksud untuk kepentingan umum dibatasi pada beberapa hal, misalnya dalam hal ini adalah pembangunan jalan umum.
Dan pembebasan tanah untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan jika sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan dilakukan oleh panitia pengadaan tanah.
Cara pembebasan tanah dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau pelepasan hak yang dilakukan dengan pembuatan akta jual beli atau akta pelepasan hak dihadapan pejabat yang berwenang dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah.
Dalam pembebasan tanah, hak-hak keperdataan pemilik tanah yang terdiri dari hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, tetap dilindungi.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Luwu, Ridwan Tumbalolo saat dikonfirmasi via selular tidak dijawab.
MUH ASRI
