BERITA.NEWS, Parepare – Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menghadiri rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bersama sejumlah Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (17/03/2025).
Rapat ini dirangkaikan dengan pengukuhan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Mochammad Muchlasin, yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.
Rapat ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Kerja TPAKD Provinsi Sulsel Tahun 2025.
Selain mengevaluasi program yang telah berjalan, agenda ini juga membahas sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota demi terciptanya pemerintahan yang sehat.
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menekankan pentingnya keselarasan program antara pemerintah daerah dan provinsi.
“Tentu ada kesamaan program yang kita miliki dengan pemerintah provinsi. Nah, program inilah yang kita perkuat, di samping tetap menjalankan program-program lainnya,” ujarnya.
Selain itu, rapat juga membahas pentingnya akses keuangan di daerah, strategi perluasan akses keuangan, serta program kerja TPAKD yang mencakup kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah tingkat kabupaten/kota.
Instruksi Gubernur Sulsel: Optimalisasi Sistem E-Katalog
Dalam arahannya, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menyoroti penggunaan sistem e-katalog yang mengalami perubahan dari versi 5 ke versi 6.
Ia mengingatkan bahwa karena versi terbaru belum sepenuhnya lengkap, maka pejabat tetap diperbolehkan menggunakan e-katalog versi 5 untuk kemudahan transaksi, terutama dalam belanja operasional seperti makan dan minum.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya efisiensi anggaran dalam setiap pengeluaran pemerintahan.
Lebih lanjut, Andi Sudirman menekankan bahwa koordinasi TPAKD memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) dalam 5 hingga 10 tahun ke depan.
Ia menyoroti peran penting OJK dalam meningkatkan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulsel pada 2024 mencapai 5,02 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Secara nasional, Sulsel berada di peringkat ke-14 dalam hal pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Perkembangan Sektor Keuangan Sulsel
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan, Mochammad Muchlasin, dalam laporannya menyampaikan perkembangan sektor keuangan di Sulsel serta peran TPAKD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Berdasarkan kegiatan usaha perbankan, sektor ini masih didominasi oleh bank konvensional dengan persentase aset, dana pihak ketiga (DPK), dan kredit masing-masing sebesar 91,62 persen (Rp183,57 triliun), 91,18 persen (Rp122,84 triliun), dan 91,26 persen (Rp149,60 triliun).
Di sektor pembiayaan, data menunjukkan kinerja positif pada perusahaan pembiayaan, fintech P2P Lending, dan pegadaian, meskipun terjadi kontraksi pada total pembiayaan modal ventura. Sektor penjaminan dan dana pensiun juga mencatat pertumbuhan positif.
Dalam industri asuransi, terjadi pertumbuhan pada total premi asuransi umum dan penurunan total klaim. Sementara itu, untuk asuransi jiwa, total premi mengalami penurunan, namun total klaim meningkat.
Adapun inklusi keuangan masyarakat Sulsel di pasar modal juga meningkat signifikan, dengan jumlah Single Investor Identification (SID) tumbuh 25,68 persen.
Investor reksa dana menjadi yang terbanyak dengan jumlah mencapai 382.599 SID. Sementara itu, nilai transaksi saham di Sulsel hingga Desember 2024 mencapai Rp22,64 triliun, meningkat 17,76 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Dengan hasil rapat ini, diharapkan program TPAKD dapat lebih optimal dalam menjalankan kebijakan OJK guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulsel serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
