BERITA.NEWS, SINJAI — Muhammad Wahyu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendesak pimpinan DPRD Sinjai untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait kondisi keuangan daerah.
Wahyu menilai kondisi keuangan daerah di Kabupaten Sinjai sedang tidak baik-baik. Pasalnya sejumlah kegiatan di OPD, upah kerja tenaga hoonorer belum dibayarkan.
Olehnya itu, anggota DPRD dari Fraksi Golkar mendesak pimpinannya untuk membentuk Pansus mempertanyakan kondisi keuangan daerah tersebut.
Anggota DPRD Sinjai Fraksi Golongan Karya (Golkar), Muhammad Wahyu, mempertanyakan kondisi keuangan daerah, khususnya di Kabupaten Sinjai yang sudah beberapa bulan tersendat.
“Pimpinan DPRD harus segera mungkin membentuk Pansus untuk mempertanyakan apa yang sedang terjadi di Kabupaten Sinjai, terkhusus keuangan daerah yang tersendak,” kata Wahyu kepada wartawan beberapa hari lalu.
Menurut Wahyu, saat ini seluruh kegiatan yang ada di OPD baik kegiatan fisik dan non fisik, upah kerja tenaga honorer hingga gaji Kepala Desa belum juga dibayarkan.
“Kita kasihan dengan OPD yang kegiatan rutinnya tersendak bahkan tenaga honorernya yang belum dibayarkan upahnya. Ada yang sampai 5 bulan, belum cair,” bebernya.
“Tujuan Pansus nantinya untuk mengawal perencanaan pengelolaan keuangan daerah yang tidak beres, selalu menargetkan pendapatan yang tidak pernah tercapai akhirnya belanja OPD tidak dapat terlaksana,” tambahnya.
Lebih lanjut, dikatakan Wahyu, contoh Dinas Perhubungan yang mempunyai kegiatan terkait lampu jalan. Namun karena kondisi keuangan tersendak mengharuskan kegiatannya juga ikut tersendak.
Lain halnya di OPD lain, di mana honorer belum menerima upah kerja, padahal sudah dianggarkan hingga akhir tahun 2023.
“Saya berharap Pimpinan DPRD segera membentuk Pansus agar kondisi keuangan dapat kembali secara normal dan ini juga bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk melihat apa yang sedang terjadi pada pengelolaan kegiatan ini,” harapnya.
Selain itu, Wahyu mengaku akan mempertanyakan hal tersebut lantaran dari hasil sharing kepada sesama Anggota DPRD dari Kabupaten lain tidak terjadi hal demikian.
“Hal itu yang mau kita ketahui mengapa terjadi demikian di daerah kita. Makanya saya meminta agar segera dibentuk Pansus,” tegasnya. ***
