BERITA.NEWS, Makassar – Massa aksi tolak tambang pasir laut enggan meninggalkan kantor Gubernur Sulsel sebelum Pemprov memberikan kejelasan pencabutan izin penambang PT Royal Boskalis. Hingga Jumat (14/8/2020), mereka masih bertahan.
Dua hari sudah massa aksi yang bertahan di depan pintu masuk kantor Gubernur. Mereka didominasi emak-emak nelayan pulau Kodingareng dan Sangkarrang. Bahkan banyak diantaranya membawa anak-anak.
Kedatangan masyarakat pulau tersebut mulai menyeberang dan tiba depan kantor Gubernur sejak Kamis (13/8) pagi kemarin, hingga malam tadi mereka masih bertahan. Mereka terpaksa tidur beralaskan kardus dan karpet tipis menunggu kedatangan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.
Dari pantauan BERITA.NEWS, hingga siang ini mereka masih tetap bertahan di depan kantor gubernur. Tuntutan mereka tetap, yaitu agar izin tambang pasir laut yang dikelola PT Royal Boskalis segera dicabut dan hilangkan aktivitas pengerukan pasir di sekitar area Pulau Kodingareng.
Pihak Pemprov dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sempat menawarkan agar masyarakat bisa bekerjasama terkait penanganan tambang pasir tersebut. Namun, langsung dimentahkan dan ditolak sebelum izin tambang dicabut.
“Kerjasama yang kami mau adalah sudah pernah kita dapat dengan pihak Makassar New Port, PT Boskalis mereka bersedia bantu masyarakat Sangkarrang Kodingareng, ekonomi masyarakat di Sangkarrang,” jelas Kepala Dinas DLH Andi Hasdullah.
Namun, massa aksi bersikeras agar pemerintah mencabut izin tambang pasir tersebut. “Kami tidak mau bantuan, kami tidak butuh, kami ingin segera izin tambang dicabut,” teriak massa aksi.
. ANDI KHAERUL
