Menu

Mode Gelap
Ini Syarat Lengkap Naik KRL selama PSBB Jakarta, Masker Kain Minimal 2 Lapis Kain PSBB Total: Transportasi Kembali Dibatasi, Kegiatan Publik Ditunda Pemprov DKI Tutup Tempat Hiburan selama PSBB Total Mulai 14 September, Termasuk Monas dan Ancol Motor Pribadi Kena Ganjil-Genap di PSBB Transisi Pergub Baru di DKI: Tak Pakai Masker Berulang Bisa Didenda hingga Rp 1 Juta Wamenag: Hampir 88,6 Persen KUA di Jakarta Tidak Layak

Makassar

Pilkada 2020, Pemprov Sulsel Ingatkan Kabupaten/Kota Perkuat Akurasi Data e-KTP

badge-check

					Sekdaprov Sulsel Abdul Hayat Gani. (BERITA.NEWS/Andi Khaerul). Perbesar

Sekdaprov Sulsel Abdul Hayat Gani. (BERITA.NEWS/Andi Khaerul).

BERITA.NEWS,Makassar– Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani, membuka Rapat Konsolidasi Data Kependudukan Untuk Pilkada Serentak 2020 di Hotel Ramedo, Kamis (24/10/2019).

Rapat konsolidasi dihadiri perwakilan 24 kabupaten dan kota Sulsel. Kegiatan diinisiasi Disdukcapil-KB Pemprov. Tujuan utamanya, meningkatkan akurasi data kependudukan. Meminimalisir data ganda atau anomali jelang Pilkada 2020.

“Kita menganggap Pilkada serentak 2020 itu tentu syarat akan dinamika, fenomena yang baru, antisipasi lingkungan strategis yang baru, sehingga kita ingin memperbarui terus kapasitas masing-masing personil kita,”ucapnya.

Hayat mengatakan diperlukan adanya interaksi sosial berupa penguatan-penguatan ke masyarakat. Khususnya, 12 Kabupaten dan Kota yang akan melakukan Pilkada tahun 2020.

Baca Juga :  Perkuat Identitas Lokal, Melinda Aksa Pacu Industri Kerajinan Makassar

“Jadi kalau ditanya tadi langkah-langkah yang kita antisipasi menghadapi pilkada ini, pertama harus kita ketahui bahwa di setiap pilkada, tentu kepemilikan e-KTP menjadi bukti sah untuk keikutsertaan. Itu kita perkuat akurasinya,” tegasnya.

Selain itu, soal keterbatasan blangko yang digunakan mencetak KTP yang sering menjadi kendala penduduk ketika akan mengikuti pilkada, Abdul Hayat menyebutkan bahwa hal tersebut lebih kepada masalah non teknis.

“Karena yang diurus di pusat kan nasional, 514 kabupaten-kota, sehingga ada lah sedikit kekurangtepatan pengriman dan seterusnya. Tetapi bukan sesuatu yang disengaja, saya kira lebih ke persoalan non teknis,” Pungkasnya.

  • Laporan : Andi Khaerul

Loading

Comments

Baca Lainnya

Gunakan Fasum Selama 30 Tahun, Lapak PKL di Jalan Tinumbu Bongkar Mandiri

18 April 2026 - 10:15 WITA

Antisipasi Kemarau Panjang, Damkar Makassar Siagakan 7 Posko & 60 Armada

17 April 2026 - 18:20 WITA

Menuju 10 Besar, 68 Peserta Ikuti Seleksi Komisioner BAZNAS Makassar

17 April 2026 - 14:13 WITA

WFH Pemkot Makassar, Munafri Gowes Bareng SKPD Pantau Kebersihan Kota

17 April 2026 - 13:45 WITA

Tanpa Konflik, Penertiban Lapak di Tallo Berjalan Tertib

17 April 2026 - 09:08 WITA

Trending di Makassar