BERITA.NEWS,Makassar- Menteri Pertanian (Mentan) Syharul Yasin Limpo (YL) menolak tegas adanya alih fungsi lahan pertanian di Indonesia.
Olehnya itu,Kementan melalui Inspektorat Jenderal memperkuat sinergi dan komitemn lintas Kementrian Lembaga melakukan pengawasan.
Kementan menggandeng Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) guna mencegah dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.
“Kita di hadapkan dengan ancaman krisis pangan global dan mudah-mudahan Indonesia tidak ada krisis ini.
Juga climate change yang membuat kita harus atur strategi. Saya bahagia bangat hari ini karena kita sepakat,
satu hati untuk tidak main – main dengan alih fungsi lahan,” ujar Mentan Syharul YL di Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Se- Sulawesi, di Hotel Claro Makassar, Selasa(7/3/23).
Ia menambahkan salah satu yang harus jaga adalah bagaimana akselerasi pertanian bisa berjalan dengan dengan baik, tidak stagnan bahkan tidak mundur.
Menjaga lahan produktif pertanian, lahan yang sudah memiliki irigasi pertanian hingga yang masuk dalam peraturan daerah.
“Untuk itu tentu saja bersama aparat pengamanan, aparat hukum kita berharap penegakan aturan – aturan yang diatur
oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bisa kita terus dorong,” tegasnya.
Mentan SYL juga meminta adanya tindakan tegas bagi pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian atau
melanggar undang – undang perlindungan lahan pertanian. Dengan demikian, luas lahan pertanian di Indonesia tidak semakin tergerus lagi.
“Kalau lahan pertanian dibiarkan dialihfungsikan menjadi lahan industri, perumahan,
maka nanti generasi yang akan datang akan tanam pangan dimana. Ini bisa memicu persoalan pangan,” ucapnya.
“Hari ini Itjen (Inspektorat Jenderal) Kementan turun tangan membuat koordinasi per pulau dan kita mulai dari Sulawesi.
Mudah – mudahan Pak Kejari, Pak Kejati, Panglima, Kapolda, Kabareskrim, ini bahu – membahu antara
aparat pemerintah dan aparat hukum bisa menjaga kelestarian lahan lahan stategis pertanian,” pintanya.
