BERITA.NEWS,Makassar- Kementerian Koordinator (Kemenko) Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) RI menggelar Forum Koordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Makassar. Kamis (27/6/2024).
Forum Koordinasi Gakkumdu ini sebagai persiapan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, khususnya di Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.
Menko Polhukam dalam sambutannya yang dibacakan Deputi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sugeng Purnomo menyampaikan Pilkada 2024 pada 27 November pertama kalinya dilakukan serentak melibatkan 37 Provinsi dan 508 Kabupaten dan Kota.
Olehnya itu, Penegakan Hukum merupakan salah satu aspek penting pelaksanaan Pilkada oleh Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian agar menjaga situasi tetap kondusif.
Baca Juga: Pilkada Serentak 2024, Menko Polhukam: Waspada Polarisasi Politik
Kemenko Polhukam mengingatkan agar para Aparat Penegak Hukum agar kedepankan kehati-hatian dalam mengambil keputusan penegakan hukum yang berkaitan dengan Pilkada.
“Aparat Penegak Hukum yang tergabung dalam Gakkumdu perlu mengambil langkah preventif dan kehati-hatian dalam melakukan penegakan hukum yang terkait dengan Pilkada seluruh wilayah terutama daerah yang masuk tingkat kerawanan tinggi,” tegaskan.
Menurutnya dalam penegakan hukum Pilkanda perlu kehati-hatian agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Aparat Penegak Hukum harus terbebas dari kepentingan politik, tertentu kekhawatiran masyarakat akan adanya campur tangan politik dalam penegakan hukum dalam memasuki Pilkada.
Hal ini harus dijadikan sirine dan pengingat agar Aparat Penegak Hukum bekerja profesional dan berdasarkan bukti yang dapat di pertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam RI Hadi Tjahjanto juga memimpin langsung Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku di Makassar pada 26 Juni kemarin.
