Menu

Mode Gelap
Ini Syarat Lengkap Naik KRL selama PSBB Jakarta, Masker Kain Minimal 2 Lapis Kain PSBB Total: Transportasi Kembali Dibatasi, Kegiatan Publik Ditunda Pemprov DKI Tutup Tempat Hiburan selama PSBB Total Mulai 14 September, Termasuk Monas dan Ancol Motor Pribadi Kena Ganjil-Genap di PSBB Transisi Pergub Baru di DKI: Tak Pakai Masker Berulang Bisa Didenda hingga Rp 1 Juta Wamenag: Hampir 88,6 Persen KUA di Jakarta Tidak Layak

Makassar

Kadis Kominfo Makassar Tandatangani Pakta Integeritas Anti Korupsi bersama KPK

badge-check

					Kepala Dinas Kominfo Makassar Muhammad Roem saat menandatangani Pakta Integritas Anti Korupsi (dok) Perbesar

Kepala Dinas Kominfo Makassar Muhammad Roem saat menandatangani Pakta Integritas Anti Korupsi (dok)

BERITA.NEWS,Makassar- Kepala Dinas Kominfo Makassar Muhammad Roem turut melakukan penandatanganan Pakta Integritas Anti Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Roem terlihat serius menandatangani Pakta Integritas Anti Korupsi ini bergantian dengan para Pimpinan SKPD lainnya.

Penandatanganan ini juga dilakukan seluruh jajaran Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disaksikan Wali Kota Munafri Arifuddin – Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham dan Pimpinan KPK pimpinan KPK Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK), didampingi Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Edi Suryanto.

Pakta Integritas ini menjadi komitmen Pemerintahan Munafri Arifuddin – Aliyah Mustika Ilham menciptakan pemerintahan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Munafri mengatakan Pakta Integritas ini sekaligus mempertegas dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

“Penandatanganan pakta integritas anti korupsi ini bukan hanya seremonial. Bukti kami bersama KPK mencegah praktek korupsi,” terangnya.

Baca Juga :  Gunakan Fasum Selama 30 Tahun, Lapak PKL di Jalan Tinumbu Bongkar Mandiri

Lebih lanjut Appi sapaan akrab Wali Kota Makassar itu menambahkan, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara bertanggung jawab dan manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, mengelola uang negara, pertanggungjawabannya harus sangat jelas, dan manfaatnya harus sampai ke tengah-tengah masyarakat dengan tepat dan terukur.

“Karena itu, saya bersama pimpinan berkomitmen bahwa dalam pemerintahan ini, yang namanya korupsi harus kita hilangkan sejelas-jelasnya,” ujarnya.

Sedangkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Johanis Tanak, menegaskan pentingnya peran edukasi dan pencerahan dalam upaya pencegahan korupsi di daerah.

Johanis menuturkan, kehadiran KPK bukan untuk menekan, melainkan memberikan pemahaman tentang arti dan cara mencegah korupsi agar sistem pemerintahan berjalan dengan baik, transparan, dan bertanggung jawab.

“Kami hanya memberikan pencerahan dan edukasi, bukan tekanan. Kami ingin Pemerintah Kota Makassar mampu menjalankan sistem pemerintahan dengan baik agar masyarakat percaya bahwa uang mereka dikelola secara benar,” ujarnya.

 

Loading

Comments

Baca Lainnya

Gunakan Fasum Selama 30 Tahun, Lapak PKL di Jalan Tinumbu Bongkar Mandiri

18 April 2026 - 10:15 WITA

Antisipasi Kemarau Panjang, Damkar Makassar Siagakan 7 Posko & 60 Armada

17 April 2026 - 18:20 WITA

Menuju 10 Besar, 68 Peserta Ikuti Seleksi Komisioner BAZNAS Makassar

17 April 2026 - 14:13 WITA

WFH Pemkot Makassar, Munafri Gowes Bareng SKPD Pantau Kebersihan Kota

17 April 2026 - 13:45 WITA

Tanpa Konflik, Penertiban Lapak di Tallo Berjalan Tertib

17 April 2026 - 09:08 WITA

Trending di Makassar