BERITA.NEWS, JAKARTA – Dalam upaya menyelaraskan program utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan agenda strategis pemerintah, BPOM terus berbenah untuk memenuhi standar WHO Listed Authority (WLA).
Sejumlah fasilitas modern telah dimiliki BPOM, termasuk Command Center, Gedung Pelayanan Publik, Employee Corner, Gym Center, serta Laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.
Untuk memastikan kesiapan tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi melakukan kunjungan ke fasilitas BPOM pada Kamis (13/2/2025).
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah.
“Semoga kunjungan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan ini dapat memberikan dukungan terhadap program kami, khususnya dalam langkah BPOM untuk bergabung dalam WHO Listed Authority sebagai lembaga pengawas obat dan makanan yang diakui secara global. Ini penting karena BPOM memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah, termasuk memastikan keamanan pangan dan obat di Indonesia,” ujar Taruna Ikrar.
Menanggapi hal tersebut, Kepala PCO Hasan Nasbi mengakui luasnya cakupan kerja BPOM dan mendukung penuh agar Indonesia bisa menjadi bagian dari WLA pada April 2025.
“Ini menjadi peluang besar bagi Indonesia, karena nantinya sertifikasi obat-obatan dari BPOM bisa langsung diakui oleh negara-negara maju tanpa perlu melalui pengujian ulang. Ini akan mempercepat perkembangan industri farmasi nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Hasan Nasbi.
Lebih lanjut, Hasan menekankan pentingnya peran BPOM dalam memastikan keamanan pangan, terutama dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Efisiensi Anggaran Tidak Halangi Kinerja BPOM
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah, BPOM tetap optimistis dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal.
“Kami melihat efisiensi ini sebagai investasi besar bagi masa depan bangsa dan ekonomi nasional. Kami akan terus berupaya menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan dengan optimal, sejalan dengan program MBG yang digagas pemerintah,” jelas Taruna Ikrar.
Hasan Nasbi pun mengapresiasi langkah BPOM yang tetap adaptif dalam menghadapi efisiensi anggaran.
“BPOM menjadi contoh bagaimana sebuah institusi dapat tetap bekerja optimal meski ada kebijakan efisiensi. Ini bisa menjadi model bagi lembaga lain dalam mendukung efektivitas program pemerintah,” ujar Hasan.
Kolaborasi antara BPOM dan Kantor Komunikasi Kepresidenan akan terus diperkuat, terutama dalam menyampaikan informasi pengawasan obat dan makanan kepada masyarakat.
Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dalam mewujudkan sistem kesehatan yang lebih baik bagi Indonesia.
