BERITA.NEWS, Jakarta–Parepare — Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia guna membahas kebijakan strategis daerah, khususnya terkait pengelolaan keuangan dan restrukturisasi organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam pertemuan tersebut, rombongan Pemerintah Kota Parepare diterima langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, di Jakarta.

Pembahasan mencakup dampak kebijakan efisiensi anggaran nasional, pembatasan belanja pegawai, hingga arah penataan organisasi pemerintahan daerah.
Tasming menegaskan bahwa konsultasi ini penting untuk memastikan kebijakan daerah tetap selaras dengan regulasi dan arah pemerintah pusat, terutama dalam menjaga stabilitas fiskal.
“Banyak hal yang kami koordinasikan dan konsultasikan. Alhamdulillah, Pak Wamendagri memberikan arahan serta langkah-langkah strategis yang harus kami kerjakan ke depan,” ujar Tasming, Sabtu (9/5/2026).
Ia menjelaskan, pembatasan belanja pegawai menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena membutuhkan penyesuaian bertahap tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik maupun tata kelola aparatur.
Selain itu, Tasming juga meminta arahan terkait kebijakan efisiensi dan potensi pengurangan dana transfer pusat agar Pemerintah Kota Parepare dapat menyusun langkah antisipatif secara terukur.
“Pemerintah Kota Parepare perlu menyiapkan langkah sejak awal agar kebijakan fiskal daerah tetap sehat, terukur, dan tetap berpihak pada pelayanan masyarakat,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Tasming turut didampingi Sekretaris Daerah Parepare, Amarun Agung Hamka, serta Wakil Ketua DPRD Parepare, Suyuti.
Sementara itu, Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa terus bergantung pada dana transfer pusat dan perlu meningkatkan inovasi dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Daerah harus mampu membaca peluang. Inovasi peningkatan PAD harus terus dilakukan agar program daerah mendapat dukungan yang lebih luas,” ujarnya.
Ia juga menilai langkah restrukturisasi organisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Parepare sudah berada pada jalur yang tepat untuk meningkatkan efektivitas birokrasi serta mempercepat pelayanan publik.
Audiensi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Parepare untuk menjaga arah kebijakan fiskal tetap adaptif terhadap dinamika nasional sekaligus memastikan kesinambungan pembangunan daerah.
Penulis: Wahyu AS
![]()





























