BERITA.NEWS, Parepare — Sebanyak enam dari delapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Parepare belum mengantongi Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Padahal, sertifikat tersebut menjadi syarat penting bagi kelayakan operasional layanan penyediaan makanan bergizi.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, Rahmawati Nasir, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada pengajuan berkas penerbitan SLHS dari enam SPPG yang dimaksud.
“Belum ada pengajuan, enam SPPG sementara menunggu hasil laboratorium pangan dan air. Itu menjadi salah satu dokumen yang harus dilampirkan dalam pengajuan penerbitan SLHS,” jelas Rahmawati saat dikonfirmasi Selasa (14/10/2025).
Rahmawati menambahkan, setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap, pihak Dinas Kesehatan akan melakukan verifikasi berkas dan inspeksi lapangan untuk memastikan kelayakan sanitasi dan higienitas.
“Apabila dokumen dan hasil verifikasi lapangan memenuhi persyaratan, maka dikeluarkan surat penerbitan SLHS. Namun, jika belum memenuhi syarat, pihak SPPG harus melakukan pembenahan,” tegasnya.
Belum rampungnya penerbitan SLHS ini turut mendapat perhatian dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, yang menyoroti sejumlah dapur mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) belum memenuhi standar kelayakan.
“Dari Kuningan sampai NTB, saya sudah melihat beberapa dapur yang tidak layak. Saat awal launching, dapur yang belum diepoksi tidak boleh jalan. Tapi sekarang banyak dapur yang belum diepoksi justru sudah beroperasi,” ujar Nanik dalam Rapat Koordinasi Kejadian Menonjol Terkait Konsumsi MBG di Royal Kuningan Hotel, Jakarta.
Nanik menegaskan bahwa kondisi tersebut merupakan bentuk kelalaian bersama antara BGN, mitra dapur, dan SPPG yang perlu segera diperbaiki.
“Kita harus akui ini kelalaian kita bersama. Ini salah BGN, mitra, dan SPPG yang harus kita perbaiki bersama,” tandasnya.
Lebih lanjut, Nanik mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencari keuntungan dari pengurangan bahan baku makanan dalam program MBG.
“Jangan sampai ada yang mengurangi bahan baku. Pak Prabowo sampai menghitung sendiri menunya, dan beliau menyimpulkan dengan Rp10.000 itu masih bisa pakai ayam dan telur. Jadi jangan dimarkup. Anggaran bahan baku itu harus penuh, selain susu, harus ada dua lauk, bukan satu,” tegasnya.
Menutup arahannya, Nanik meminta seluruh pihak yang terlibat untuk menjaga integritas dan saling mengingatkan dalam pelaksanaan program.
“Tolong saling mengingatkan ahli gizi dan akuntan untuk mengawal menu ini,” pungkasnya.
