BERITA.NEWS, Makassar – Direktur Poltekpel Barombong Makassar Capt. Sugiyono bungkam terkait dugaan monopoli proyek Kementerian Perhubungan terindikasi merugikan negara.
Pantauan BERITA.NEWS, terlihat pembangunan kelas Diklat menghabiskan APBN 2019 sebesar Rp8,3 miliar rampung yang diduga terjadi mark-up. Namun sejauh ini belum difungsikan karena masih dalam tahap pemeliharaan sampai Maret 2020 mendatang.
“Nanti pk Muhlis yang klarifikasi,”singkat Capt. Sugiyono mantan Direktur PIP Makassar via WhatsApp, Kamis (26/12/2019).
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) rutin Poltekpel Barombong Muhlis ikut bungkam. Ia membantah tak ada persoalan fisik untuk kegiatan 2019 pembangunan kelas Diklat keterampilan pelaut satuan kerja balai Diklat ilmu pelayaran sudah rampung sejak november lalu.
“Terimakasih infonya pak. Maaf saya masih ada tugas di jakarta,”singkatnya Jumat (27/12/2019).
“Selama ini tidak bermasalah. Pekerjaan sesuai volume RAB. Bahkan sudah serahterima disaksikan kejaksaan dan beberapa pihak lainnya,”tegas Muslis PPK Rutin yang bertugas di bagian Keuangan Poltekpel.
Sementara itu, Direktur LSM Laksus Muhammad Ansar mendesak aparat hukum mengusut dugaan korupsi sebanyak tujuh proyek APBN di tubuh Poltekpel Barombong dibawah Kemenhub.
Indikasi kegiatan lainnya yakni pembangunan renovasi pagar keliling tahun 2018 juga dikerja oleh perusahaan yang sama. Anggarannya Rp4 miliar melalui BLU Poltekpel Barombong Makassar.
Ada pun lima proyek yang terindikasi merugikan keuangan negara. Masing-masing proyek sport centre CV Maega Anugerah Mandiri Rp1,5 miliar BLU 2018, Rehab jalan kompleks Perkantoran PT Buana Perdana Mandiri Jln BTN Minasa Upa Rp3,1 miliar 2018 BLU, Pengadaan permakanan taruna 2019 Rp11,4 miliar BLU, CV Arky Jaya, Pengadaan permakanan taruna 2018 Rp12,8 miliar BLU CV Arky Jaya tahun 2017 dan Pengadaan Docking kapal latih Rp3,1 miliar BLU 2018.
